Soal Teror Influencer, Menteri HAM: Selidiki Pelaku, Jangan Framing Negara

Menteri HAM Minta Penyelidikan Terhadap Dugaan Teror terhadap Influencer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengajukan permintaan resmi kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan teror yang menimpa sejumlah influencer setelah mereka melontarkan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Pigai menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap kebebasan sipil harus diselesaikan melalui jalur hukum yang transparan.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” ujar Pigai dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat 2 Januari 2026.

Menikmati 'Surplus Demokrasi' dengan Tanggung Jawab

Pigai menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam fase "surplus demokrasi", di mana hak berpendapat dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa protokol yang kaku. Meski mengapresiasi peran aktivis media sosial, ia memberikan catatan penting agar ruang demokrasi ini tidak disalahgunakan.

Menteri HAM memperingatkan adanya potensi praktik playing victim oleh oknum tertentu demi meningkatkan jumlah pengikut (follower) atau pelanggan (subscriber). Ia menilai perlu ada kehati-hatian agar narasi teror tidak dijadikan komoditas popularitas semata.

“Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegas Pigai. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak bergeser menjadi serangan personal atau tudingan tak berdasar kepada institusi negara.

Sorotan Terhadap Sesat Pikir (Logical Fallacy)

Salah satu poin krusial yang disoroti Pigai adalah maraknya penggiringan opini di media sosial yang menggunakan logika sesat atau logical fallacy. Ia mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada pola-pola komunikasi yang manipulatif.

Beberapa jenis sesat pikir yang menurut Pigai kerap muncul dalam kritik media sosial antara lain:

• Argumentum ad Hominem:
  Menyerang pribadi atau karakter lawan bicara ketimbang substansi argumennya.

• Manipulasi Emosi:
  Menggunakan narasi kesedihan atau ketakutan untuk menutupi fakta lapangan.

• Generalisasi Berlebihan:
  Menarik kesimpulan besar dari satu kejadian kecil yang belum tentu mewakili keseluruhan situasi.

• Pengaburan Sebab-Akibat:
  Menghubungkan dua kejadian yang tidak memiliki kaitan logis secara langsung.

Pemerintah Tegaskan Kerja Nyata di Sumatera

Terkait substansi kritik mengenai bencana di Sumatera, Pigai menampik tudingan bahwa pemerintah tidak serius. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara sistematis lewat dua tahap: tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Pigai menunjuk intensitas kunjungan Presiden ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hampir setiap minggu sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Sebagai Menteri HAM, ia menolak keras upaya framing yang menempatkan negara sebagai aktor di balik teror tanpa bukti sah. “Jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah,” pungkasnya. Ia menutup keterangannya dengan imbauan agar kritik tetap berbasis fakta, bukan manipulasi demi kepentingan popularitas.