Sosok Suharyanto yang Sebut Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, Kini Minta Maaf

Kepala BNPB Minta Maaf atas Penetapan Status Bencana di Sumatera

Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya mengenai status banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera. Pernyataan tersebut sebelumnya menuai sorotan publik setelah ia menyebut bencana tersebut sebagai bencana tingkat provinsi, bukan bencana nasional.

Permintaan maaf itu disampaikan langsung kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, setelah pernyataannya viral di media sosial. Suharyanto mengakui bahwa pada awalnya ia tidak membayangkan dampak bencana yang terjadi akan sebesar itu. Ia memohon maaf kepada Bupati dan menegaskan bahwa pihak BNPB tetap hadir di lokasi bencana untuk memberikan bantuan penuh kepada masyarakat terdampak.

“Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Senin (1/12/2025).

Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Bencana

Meski status bencana masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi, Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap memberikan dukungan maksimal. BNPB, TNI, Polri, serta berbagai kementerian dan lembaga telah turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Ia memastikan bahwa bantuan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang apapun. “Kami hadir di Tapanuli Selatan ini untuk membantu seluruh masyarakat, tidak ada bedanya itu sama semua bagi kami, tidak melihat suku, agama, dan ras,” tegasnya.

Sebelumnya, Suharyanto menyatakan bahwa situasi di lapangan belum memenuhi parameter penetapan sebagai bencana nasional, seperti kerusakan absolut, lumpuhnya pemerintahan daerah, serta hilangnya kendali layanan publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan bantuan dalam skala besar.

Alasan Penetapan Status Bencana

Menurut Suharyanto, meskipun sempat muncul gambaran mencekam melalui media sosial, kondisi di banyak daerah sudah jauh lebih terkendali saat tim BNPB tiba di lokasi. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, termasuk laporan warga terisolasi dan komunikasi terputus. Namun begitu kami tiba di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan lagi. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa stabilitas pemerintahan daerah masih terjaga, layanan publik tetap berjalan, dan koordinasi lintas instansi berlangsung baik. Oleh karena itu, ia menilai belum ada urgensi untuk menaikkan status menjadi bencana nasional.

“Statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Namun jangan salah paham, itu tidak berarti pemerintah pusat tinggal diam. Justru dukungan kami maksimal,” ujarnya.

Profil Letjen TNI Suharyanto

Letjen TNI Suharyanto adalah seorang perwira tinggi di TNI Angkatan Darat (AD). Di TNI, ia mendapat amanah untuk mengemban jabatan sebagai Kepala BNPB sejak 17 November 2021. Sebelumnya, ia menggantikan posisi Letjen TNI (Purn.) Ganip Warsito yang pensiun sebagai Pati TNI AD.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Suharyanto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya. Ia memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di TNI AD, dengan latar belakang dari kecabangan Infanteri, pasukan tempur darat utama yang terdiri dari prajurit pejalan kaki dilengkapi persenjataan ringan.

Suharyanto lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967. Ia memiliki istri bernama Ny. Ervianti Rahmasari dan merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1989. Sepanjang karier militernya, ia telah mengikuti berbagai pendidikan, antara lain Sesarcabif, Dik PARA, Diklapa I dan II, Seskoad, Sesko TNI (lulus terbaik tahun 2013), hingga Lemhannas RI PPSA pada 2019.

Karier dan Pengalaman di Bidang Penanganan Bencana

Dengan pengalaman panjang di bidang militer dan penanganan krisis, Suharyanto kini memimpin langsung upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah, termasuk bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan komitmennya bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap musibah yang menimpa rakyat Indonesia, terlepas dari status bencana yang ditetapkan secara administratif.