SP3 Korupsi Tambang Konawe Utara Diduga Disalahgunakan, KPK Undang BPK yang Tidak Temukan Kerugian N

Penjelasan KPK Terkait Penghentian Penyidikan Dugaan Korupsi Tambang di Konawe Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mengenai keputusan mereka untuk menghentikan penyidikan dugaan korupsi terkait izin usaha tambang di Kabupaten Konawe Utara. Keputusan ini muncul setelah mendapat banyak kritik dari publik. KPK menegaskan bahwa penghentian tersebut dilakukan dengan pertimbangan hukum yang matang dan hasil pemeriksaan auditor negara.

Dasar Hukum Penghentian Penyidikan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara dalam sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Menurutnya, hal ini didasari surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan bahwa kerugian negara tidak dapat dihitung.

“SP3 tersebut didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK sebagai auditor negara, kerugian negaranya tidak bisa dihitung,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.

Penyidikan Berbasis Pasal Suap

Selain itu, KPK juga pernah menjerat para pihak dengan sangkaan pasal suap. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilanjutkan karena telah melewati batas waktu penuntutan.

“Sedangkan untuk sangkaan pasal suapnya dinyatakan telah daluarsa,” jelas Budi.

Penjelasan BPK Mengenai Kerugian Negara

Dalam surat yang disampaikan kepada KPK, BPK menjelaskan alasan mengapa kerugian negara tidak dapat dihitung dalam perkara tersebut. Menurut BPK, tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara/daerah. Termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara.

“Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara/daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara,” jelas Budi.

Penilaian KPK Terhadap Dugaan Penyimpangan

KPK menilai bahwa dugaan penyimpangan dalam proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Hal ini karena hasil tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak termasuk dalam kategori keuangan negara.

“Maka jika terjadi penyimpangan dalam proses pemberian IUP, atas hasil tambang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,” tutur Budi.

Tidak Ada Dasar Hukum untuk Hitung Kerugian Negara

Karena tidak termasuk dalam kategori keuangan negara, maka auditor negara tidak memiliki dasar hukum untuk menghitung kerugian negara atas hasil tambang yang dikelola pihak swasta.

“Karena tidak masuk dalam kategori keuangan negara, maka atas hasil tambang yang diperoleh perusahaan swasta dengan cara yang diduga menyimpang, tidak dapat dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK,” ungkap Budi.

Proses Penyidikan yang Panjang

Perkara dugaan korupsi tambang Konawe Utara tersebut telah bergulir sejak tahun 2017 dan telah ditangani melalui proses penyidikan yang panjang. Menurut Budi, penyidik KPK tidak hanya mengandalkan sangkaan kerugian negara, tetapi juga mencoba menjerat dengan pasal suap sebagai alternatif penegakan hukum.

“Selain mengenakan sangkaan pasal kerugian negara, penyidik juga telah mengenakan pasal suapnya, namun pada akhirnya daluarsa,” paparnya.

Keputusan Akhir KPK

Setelah melalui serangkaian gelar perkara dan ekspose internal yang dilakukan sepanjang 2024, KPK akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Sehingga setelah melalui serangkaian proses ekspose di tahun 2024, perkara ini diputuskan untuk dihentikan, dengan menerbitkan SP3 tertanggal 17 Desember 2024,” jelas Budi.

Keputusan yang Matang

Budi menegaskan bahwa penerbitan SP3 bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan hasil dari upaya maksimal penyidik dalam menuntaskan perkara.

“Penerbitan SP3 ini sudah melalui upaya optimal dalam penyidikan yang panjang,” pungkasnya.