SPI KPK: 95 Persen Responden Melihat Pegawai Terima Uang

KPK Mengungkap Masalah Korupsi di Tingkat Pelayanan Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sekitar 95 persen responden melihat adanya penerimaan uang atau barang dari para pengguna layanan publik. Hal ini terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk instansi pemerintah dan lembaga negara. Menurut lembaga antirasuah tersebut, pemberian tersebut sering kali dalam bentuk fasilitas atau barang yang diberikan oleh masyarakat kepada pegawai pemerintah.

Dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, pada Selasa, 9 Desember 2025, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan bahwa hampir sepertiga responden juga menyatakan bahwa keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya. Ia menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Agus menjelaskan bahwa pemberian tersebut merupakan masalah serius yang dapat merusak tatanan di suatu lembaga. Ia menekankan bahwa pegawai atau penyelenggara negara tidak boleh menerima apapun dari pengguna layanan publik. "Ini harus menjadi kesadaran bersama," ujarnya.

Menurut Agus, setiap posisi seorang pegawai atau penyelenggara negara seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menerima pemberian dari pengguna layanan. Ia memperingatkan agar tidak terjadi imparsialitas dalam pelayanan. "Melayani si A berbeda dengan melayani si B hanya karena hubungan, aksesibilitas, pangkat, jabatan, atau hubungan emosional," katanya.

Temuan ini didapatkan saat responden melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) di beberapa lembaga pemerintah. SPI ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada guna memperbaiki kinerja lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah. Dengan pemahaman melalui SPI, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan harapan yang lebih baik bagi masa depan.

Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Anti-Korupsi

Agus menekankan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level atas, tetapi juga bisa muncul dari praktik-praktik kecil yang sering kali diabaikan. Ia menyarankan agar setiap individu, termasuk pegawai pemerintah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko korupsi antara lain:

• Meningkatkan pendidikan anti-korupsi kepada seluruh pegawai pemerintah.
• Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal di setiap lembaga.
• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
• Membuat mekanisme pelaporan yang aman dan efektif untuk melaporkan dugaan korupsi.

Selain itu, Agus juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga-lembaga terkait memberikan insentif bagi pegawai yang menjunjung tinggi nilai integritas. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk tetap menjaga sikap objektif dalam menjalankan tugasnya.

Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi

Meskipun KPK telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi, masih ada tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya anti-korupsi. Banyak orang masih menganggap bahwa pemberian uang atau barang sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan dalam pelayanan publik.

Untuk mengatasi hal ini, KPK menyarankan agar dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye di media sosial, seminar, dan pertemuan komunitas.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat berjalan dengan baik. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelayanan publik.

Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga antirasuah, diharapkan korupsi dapat diminimalkan dan pelayanan publik menjadi lebih adil dan profesional.