Stimulus properti tingkatkan pencapaian 3 juta rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Berupaya Mempercepat Penyediaan Hunian Layak

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun arah kebijakan nasional perumahan serta strategi pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

Heri mengatakan, pemerintah memberikan karpet merah dalam membangun dan merenovasi rumah-rumah rakyat. Tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan pengembang perumahan, perusahaan swasta, atau organisasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Tahun ini, pemerintah juga telah menerbitkan program KUR Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 130 triliun, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah industri perumahan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan dukungan dari para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan. Dengan semangat gotong royong, marilah kita bersama-sama membangun rumah untuk rakyat.

Upaya Zafland dalam Mengurangi Backlog Perumahan

Sejalan dengan program tersebut, CEO Zafland, Zaenab Fitriyah Qooniitah, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia melalui pengembangan rumah yang affordable. Dengan semakin besarnya backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit, kebutuhan akan hunian yang affordable dan dinamis menjadi sangat penting.

Di tengah harga rumah yang terus melambung, Zaenab menyebut bahwa pihaknya berusaha menghadirkan rumah affordable dengan konsep yang dinamis, modern, dan fungsional. Selain itu, program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan harga maksimal Rp 5 miliar dan pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp 2 miliar, diyakini akan sangat membantu anak muda yang ingin memiliki rumah.

”Kami sebagai pengembang sektor properti tentu saja ingin ikut berkontribusi dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo yaitu Program 3 Juta Rumah, khususnya rumah untuk anak muda. Apalagi sekarang pemerintah memiliki stimulus dan kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat yang ingin memiliki hunian,” tutur Zaenab Fitriyah Qooniitah.

Komitmen Zafland dalam Memberikan Perbedaan kepada Konsumen

Karena itu, lanjut Zaenab, pihaknya selalu mencoba memberikan banyak perbedaan kepada konsumen, khususnya anak muda, pada setiap project yang dikerjakan. Salah satu contoh bagaimana Zafland berkomitmen untuk bisa menjadi konsumen anak muda adalah dengan menyediakan 4 layout desain interior pada project Naputa Residence yang bisa dipilih tanpa tambahan biaya.

Dengan komitmen tersebut, Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 – 2025. Mengusung tema "Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah: Inovasi & Kolaborasi untuk Hunian Berkualitas, Berkelanjutan", acara ini bertujuan memperkuat kontribusi pelaku industri perumahan untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Upaya tersebut tentu membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, pengembang, lembaga pembiayaan, serta industri teknologi dan material bangunan.

Akad Massal 50 Ribu Unit Rumah Subsidi

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana melakukan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 18 Desember. Menurut Ara, rumah subsidi harus terbangun terlebih dahulu menjadi rumah jadi. Sehingga konsumen bisa melihat dan mengecek secara langsung sebelum membelinya.

”Karena rumah subsidi, rumah itu mesti jadi atau terbangun dulu. Dipilih lalu baru dibeli konsumen. Jadi konsumen bukan membeli gambar,” kata Ara.

Hal ini, lanjut dia, penting dilakukan agar konsumen tidak tertipu, dan pemerintah melalui Kementerian PKP ingin menjaga dan melindungi rakyat dari hal-hal tersebut.

”Kita juga mau jaga rakyat kita, supaya rakyat kita tidak kena tipu. Jadi, dikasih rumah subsidi yang sudah jadi atau terbangun dulu, sehingga dia bisa periksa,” kata Ara.