Strategi Nasional dan Visi Indonesia 2030

Persiapan Menuju Bonus Demografi Tahun 2030

Pertanyaan reflektif ini perlu kita pikirkan kembali dalam upaya membongkar dan menata ulang kesadaran kita. Secara umum, pasca Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden, kita belum melihat rancangan strategis yang konkret dalam hal persiapan menjemput bonus demografi tahun 2030.

Tak terasa pula terhitung sebulan lagi kita akan memasuki tahun 2026, di mana kita tinggal memiliki waktu selama kurang lebih 5 tahun lagi. Lalu apa yang bisa kita kerjakan dalam kurun waktu 5 tahun itu dalam upaya menyambut bonus demografi tahun 2030?

Era Jokowi

Dari masa ke masa, perjalanan demokrasi kita yang tidak stabil menyebabkan kita masih sangat jauh dari pemerataan dan kesejahteraan bersama, ini sungguh masalah serius yang belum terjabarkan model dan bentuknya dalam upaya penyelesaian masalah dasar ini.

Memang benar era Soeharto terjadi stabilitas politik, tetapi kita sangat rentan dalam hal demokrasi terutama sekali dalam hal kebebasan berpendapat, represivitas, otoritarianisme. Era ini benar kita sudah dipandang kuat secara ekonomi, infrastruktur stabil, terjadi pemerataan, ekonomi kita dipandang akan lepas landas dan akan menjadi sebuah kekuatan besar di Asia. Bahkan mendapat julukan macan Asia.

Namun, hal tersebut runtuh dan kandas seketika korupsi menggerogoti sendi-sendi pemerintahan. Pasca orde baru runtuh, fase transisi era Habibie di mana reformasi masih sangat muda sehingga konsen utamanya adalah upaya membangun kembali stabilitas demokrasi. Tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah masih sangat rentan.

Memasuki era Abdurrahman Wahid (Gusdur) hingga Megawati Soekarno Putri juga dalam upaya stabilitas demokrasi, penguatan-penguatan internal pemerintahan hingga penyelesaian masalah-masalah mendasar pasca gejolak kebangsaan dalam upaya mencari bentuk demokrasi yang tepat. Cukup memakan waktu dan belum efektif menyelesaikan persoalan. Demokrasi terus berjalan penuh dilema.

Lalu masuk era Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kembali ditata ulang, penguatan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar kita seperti pendidikan dan kesehatan. Cukup memiliki arah serta strategi yang konkret dalam upaya pembangunan bangsa kita. Namun, ketika masuk era Joko Widodo semua kembali runtuh dan tidak memiliki arah dan rancangan strategis nasional yang konkret dan jelas.

Pembangunan infrastruktur kita yang tidak memiliki orientasi jelas dalam arti tak matang dan tak berbentuk. Infrastruktur yang dihasilkan pula bukan upaya penyerapan tenaga kerja dan atau infrastruktur penghubung pada jalur-jalur strategis yang bertujuan memassifkan perdagangan lokal. Melainkan infrastruktur berteknologi tinggi seperti kereta cepat, IKN dan seterusnya, hal mana juga orientasinya bukan pada kesejahteraan bersama malah melahirkan ketimpangan baru antar wilayah, antar desa dan kota.

Lalu kebijakan-kebijakan lain yang longgar seperti pembangunan tambang dimana-mana, alam digeruk yang makin memperkeruh suasana dan memperlebar jurang ketimpangan dan kerusakan alam. Hal mana tambang juga dipandang padat modal yang seharusnya kita berfokus pada manufaktur yang padat karya, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Paling utama stabilitas demokrasi era Joko Widodo sangat jebol dan kian rapuh. Terjadi represivitas pada kaum aktivis mahasiswa dan sipil hingga nepotisme terjadi secara terang benderang di depan mata kita melalui pengubahan aturan dan pengorbrak-abrikan secara membabi buta. Lembaga negara semua dikangkangi dalam upaya memuluskan niatan deskruptif Joko Widodo. Akhirnya, semua runtuh dan terjadi disorientasi era Joko Widodo.

Era Prabowo

Prabowo harus mendesain ulang kembali, menata dan membangun kembali. Melahirkan sebuah rancangan dan strategi nasional dalam upaya pemerataan dan kesejahteraan. Tentu dengan menciptakan ekosistem dalam menjemput bonus demografi tahun 2030. Tidak terasa tinggal 5 tahun lagi.

Lalu bagaimana dengan program dan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi merah putih dan sekolah rakyat. Tentu hal ini bisa dipandang baik dan positif, punya dampak yang signifikan kepada rakyat, terjadi multiplier effect di akar rumput. Tetapi, mesti lebih terukur lagi yang berorientasi pada kesejahteraan dan terpenting agar kita tidak gagal menyambut bonus demografi ketika waktunya telah tiba.

Penciptaan Ekosistem

Penguatan kembali pendidikan kita, fokus pendidikan kita yang mesti didorong untuk melahirkan sarjana yang cerdas dan memiliki keterampilan. Selain pendidikan, hal lain adalah mendorong industri manufaktur. Hal mana ini tentu sangat signifikan mendorong perekonomian, menyerap tenaga kerja dan akan menghadirkan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks daerah, menjadi sangat penting dalam mendorong industri manufaktur yang padat karya berbasis komoditas unggulan dalam suatu daerah tersebut. Selain menciptakan kemandirian lokal, ekosistem ini jika dibangun dengan baik akan berdampak signifikan untuk jangka panjang dalam melahirkan pemerataan ekonomi dan dalam penciptaan kesejahteraan bersama.

Kesiapan Menuju Bonus Demografi 2030

Apakah kita siap menyambut bonus demografi 2030? Kesiapan itu ada pada diri kita semua. Sementara sejauh ini fokus pemerintah, universitas dan elemen-elemen penting lainnya belum banyak membicarakan ini. Semua masih terseret dengan masalah rumah yang tak kunjung usai, terus berputar-putar.

Belum lagi kepesatan Artificial Intellegence yang makin hari makin menyempurnakan bentuknya juga terus membayangi sehingga kita pun harus sadar akan kemajuan ini. Dalam jangka panjang kita dituntut agar bisa kreatif, memiliki skill digital dan keterampilan untuk terus survive. Jika tidak, pengangguran besar-besaran dan bencana sosial lainnya akan melanda. Sehingga, bonus demografi ini harus disiapkan dengan baik mulai hari ini.

Fenomena ini sudah di depan mata kita, sehingga semua elemen khususnya pemerintah mesti merancang dan membangun kembali strategi nasional dalam menyambut bonus demografi tahun 2030. Di mana hal tersebut adalah suatu kepastian dan kenyataan yang tidak bisa kita hindari.