Strategi untuk Freelancer: Atasi Gaji Tidak Stabil dan Kesulitan Akses Pinjaman

Perubahan Sistem Kerja di Kalangan Gen Z

Digitalisasi telah mengubah lanskap sistem kerja di Indonesia, khususnya bagi generasi Gen Z. Mereka cenderung memilih profesi sebagai freelancer, gig worker, atau membuka usaha sendiri. Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 57,80 persen atau 84,70 juta dari total 146,54 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal.

Pergeseran serupa juga terlihat dari survei terbaru yang dilakukan platform freelance global, Fiverr, terhadap 10.000 Gen Z di seluruh dunia pada 2024. Sebanyak 70 persen responden sudah terlibat dalam pekerjaan lepas atau berniat menjadi freelancer di masa depan. Temuan lain menunjukkan bahwa hampir 40 persen di antaranya bekerja penuh waktu sebagai freelancer. Sementara itu, 30 persen memilih bekerja paruh waktu dan 12 persen melakukannya untuk menambah pengalaman atau mengembangkan keterampilan.

Tantangan yang Dihadapi Pekerja Lepas

Meskipun menawarkan fleksibilitas dan otonomi, para pekerja lepas kerap menghadapi tantangan. Salah satu yang terbesar adalah volatilitas penghasilan. Ketika order menurun, pemutusan kerja tiba-tiba, atau pembayaran terlambat, kondisi keuangan para pekerja lepas dapat goyah dalam sekejap. Ketidakpastian pendapatan ini sering kali membuat pekerja lepas rentan secara finansial.

Pakar keuangan pribadi dari Financial Footwork, Hillary Seiler, mengatakan bahwa anggaran adalah alat nomor satu dalam mengelola uang. Ia menyarankan pekerja lepas untuk menerapkan sistem pengeluaran yang lebih fleksibel. "Identifikasi pengeluaran dasar Anda, yakni kebutuhan bulanan yang tidak bisa ditunda," ujar Hillary seperti diberitakan berita, Jumat (22/8/2025). Pada saat sepi pemasukan, pengeluaran harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi.

Sebaliknya, saat memiliki pemasukan lebih besar, pekerja lepas harus menyisihkan penghasilan untuk tabungan, dana darurat, dan kebutuhan gaya hidup, seperti hiburan atau liburan. "Saat penghasilan lebih sedikit dari biasanya, potong biaya yang tidak penting. Tanyakan, apakah saya terlalu sering makan di luar? Bisa tidak saya bersepeda agar hemat bensin? Perubahan kecil bisa memberi dampak besar," ujar pendiri Tayne Law Group Leslie Tayne.

Selain pengelolaan anggaran, pekerja lepas juga kerap menghadapi masalah lain, seperti kesulitan mengakses layanan pembiayaan. Seperti diketahui, beberapa jenis pekerjaan lepas membutuhkan dana awal untuk modal kerja atau membeli peralatan. Fotografer lepas, misalnya, butuh kamera, lensa, komputer, serta perangkat lunak desain. Sayangnya, akses ke layanan keuangan formal masih sangat rendah.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat bahwa 82 persen masyarakat Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menegaskan bahwa kondisi tersebut menandakan inklusi keuangan Indonesia masih rendah, terutama di daerah. Menurutnya, lembaga keuangan, seperti perbankan, cenderung fokus melayani segmen menengah ke atas. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro masih menghadapi kendala, seperti persyaratan administrasi hingga agunan.

Solusi Pembiayaan untuk Pekerja Lepas

Di sinilah, peran layanan pinjaman daring (pindar) dapat mengisi kesenjangan tersebut. Dengan modal ponsel dan aplikasi, pekerja lepas kini dapat mengakses pembiayaan yang sebelumnya tidak tersedia melalui jalur konvensional. Mereka bisa mengajukan pinjaman modal usaha, membeli perangkat kerja, atau menyiapkan dana darurat dengan lebih fleksibel.

"Artinya ada ruang besar yang bisa diisi oleh fintech lending. Namun, harus hati-hati. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah baru," kata Nailul, diberitakan Kontan.co.id, Selasa (12/8/2025).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus Staf Presiden UMKM Digital Ronald Tauviek Andi Kasim mengatakan, pindar memang hadir sebagai respons terhadap kesenjangan akses pembiayaan yang dialami kelompok unbanked dan underserved. Seperti diketahui, kelompok ini belum terjangkau layanan lembaga keuangan formal, seperti perbankan dan multifinance.

"Industri peer-to-peer (P2P) Lending hadir menjawab masalah itu," ujar Ronald dikutip dalam pemberitaan kontan.co.id, Rabu (3/12/2025). Terlebih, sekitar 50 persen populasi Indonesia belum memiliki akses pendanaan formal yang layak. Artinya, separuh masyarakat Indonesia masih berada di luar sistem keuangan yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Sebagian besar penerima pinjaman, kata Ronald, merupakan individu dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak, seperti biaya pengobatan atau modal usaha. Misalnya, ibu pemilik warung yang dulunya harus meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. "Melalui pindar, ia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih terjangkau dan pencairan cepat," tuturnya.

Ronald menekankan, kecepatan dan fleksibilitas pencairan menjadi nilai utama yang membuat layanan pindar relevan, terutama dalam kondisi krisis atau kebutuhan mendadak. Saat ini, terdapat 96 entitas P2P Lending yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia optimistis, industri ini akan terus berkembang dengan tetap mengedepankan inklusi keuangan dan manfaat sosial.