Suku Bunga Global Tinggi, Waspadai Utang yang Membengkak pada 2026-2027

Tantangan Utang Pemerintah dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

Utang pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, kini menjadi perhatian serius karena risiko peningkatan biaya utang yang mungkin terjadi. Hal ini didorong oleh tekanan suku bunga global yang masih tinggi serta meningkatnya pinjaman pemerintah di banyak negara. Menurut laporan Bank Indonesia (BI), total utang pemerintahan dunia telah mencapai US$ 110,9 triliun, atau sekitar 94,6% dari PDB dunia. Dari angka tersebut, sekitar US$ 74,8 triliun berasal dari negara-negara maju.

Kondisi ini mencerminkan kebijakan fiskal ekspansif dan stimulus ekonomi yang dilakukan selama satu dekade terakhir. Dalam konteks global, Amerika Serikat dan China menjadi dua negara dengan utang pemerintah terbesar. Utang AS mencapai US$ 38,3 triliun (125% PDB), sementara China memiliki utang sebesar US$ 18,7 triliun (96% PDB). Jepang, Inggris, dan Prancis juga menempati posisi penting dalam daftar utang global.

Penyebab Kenaikan Suku Bunga Global

Membengkaknya utang global berdampak pada tingginya suku bunga global. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun di negara-negara maju seperti AS, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang turut memengaruhi negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan beban biaya utang negara-negara emerging market, termasuk Indonesia, semakin berat.

Di dalam negeri, tekanan tersebut menjadi lebih relevan mengingat besarnya kewajiban pemerintah Indonesia di masa mendatang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah pada periode pemerintahan Prabowo (2025–2029) mencapai sekitar Rp 4.000 triliun. Pada 2025 saja, utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, dengan beban bunga utang sebesar Rp 552,85 triliun.

Pada tahun 2026, pemerintah akan menarik utang baru untuk membiayai APBN 2026 sebesar Rp 781,87 triliun, dan membayar bunga utang sekitar Rp 599,4 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa prospek ekonomi global pada 2026–2027 masih dibayangi risiko tinggi, terutama karena defisit fiskal yang besar dan tingginya utang negara maju.

Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan

Meski demikian, Perry menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah rentetan gejolak global. “Kuncinya hanya satu sinergi (pemerintah dan BI),” ujarnya.

Dari sisi analis, kekhawatiran terhadap peningkatan biaya utang juga disampaikan para ekonom. Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menilai bahwa tingginya suku bunga global pada 2026–2027 menunjukkan biaya dana yang mahal akan berlangsung lebih lama. Dengan kebutuhan pembiayaan APBN yang terus meningkat, Indonesia perlu memperketat prioritas belanja agar tambahan utang benar-benar mengalir ke sektor produktif.

Strategi pembiayaan juga perlu semakin terdiversifikasi, mulai dari memperkuat pasar domestik, memperpanjang tenor utang, hingga mengurangi eksposur valas dan ketergantungan pada investor portofolio jangka pendek. Dari sisi manajemen risiko, pemerintah perlu lebih aktif mengatur profil jatuh tempo, memperkuat instrumen lindung nilai (hedging) untuk utang valas, dan memanfaatkan momentum pasar melalui strategi front-loading.

Pentingnya Koordinasi Fiskal-Moneter

Rizal menekankan bahwa kredibilitas APBN, konsistensi reformasi struktural, dan stabilitas nilai tukar harus dijaga ketat untuk menahan kenaikan premi risiko. Risiko utama tahun depan mencakup lonjakan biaya bunga, tekanan depresiasi rupiah, dan meningkatnya porsi belanja APBN yang tersedot untuk pembayaran bunga utang.

Solusi yang perlu ditempuh menurut Rizal adalah menjaga defisit tetap terukur, meningkatkan kualitas belanja publik, dan memfokuskan penarikan utang hanya untuk kebutuhan yang mendorong kapasitas pertumbuhan ekonomi. Selain itu, koordinasi fiskal-moneternya harus diperkuat dimana pemerintah menjaga disiplin fiskal, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar agar beban bunga utang tidak melonjak.

"Dengan pendekatan ini, tekanan global dapat dikelola tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," pungkas Rizal.