Tindakan Swiss Mengembangkan Sanksi terhadap Nicolas Maduro
Dewan Federal Swiss mengumumkan pembekuan semua aset yang terkait dengan Nicolas Maduro, presiden Venezuela yang ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) di Caracas pada Sabtu (3/1). Keputusan ini diambil pada Senin (5/1) dan berlaku segera. Pernyataan resmi dari Dewan Federal menyebutkan bahwa tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak bisa dipindahkan keluar dari Swiss.
Menurut UU Federal tentang Pembekuan dan Restitusi Aset Ilegal yang Dikuasai Orang yang Terpapar Politik Asing (FIAA), Dewan Federal menetapkan bahwa semua aset yang dikuasai oleh Maduro dan orang-orang yang terkait dengannya akan dibekukan sebagai langkah pencegahan. Tindakan ini merupakan bagian dari sanksi terhadap Venezuela yang telah berlaku sejak 2018.
Pembekuan aset tersebut tidak berdampak pada anggota pemerintahan lain di Venezuela. Dewan Federal menegaskan bahwa kebijakan ini hanya mengincar individu yang belum pernah disanksi oleh Swiss. Selain itu, keputusan ini tidak terkait dengan alasan di balik jatuhnya Maduro dari kekuasaan atau apakah proses tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Badan tersebut menyampaikan bahwa faktor utamanya adalah fakta bahwa kejatuhan dari kekuasaan telah terjadi. Jika proses hukum di masa mendatang mengungkapkan bahwa dana tersebut diperoleh secara ilegal, Swiss akan berupaya memastikan dana tersebut bermanfaat bagi rakyat Venezuela.
Operasi Militer AS yang Menangkap Nicolas Maduro
Pada Sabtu (3/1), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi militer besar-besaran terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Trump bersumpah akan menegaskan kendali AS di negara tersebut untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan personel militer jika diperlukan.
Maduro dan istrinya tiba di New York pada malam hari dan ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn. Keduanya menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkoba serta dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang ditetapkan sebagai organisasi teroris. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut.
Beberapa pejabat di ibu kota Venezuela, Caracas, menyerukan pembebasan pasangan tersebut. Mereka menilai bahwa penangkapan ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, tiba di Heliport Wall Street untuk dibawa ke gedung pengadilan federal di New York, AS, Senin (5/1/2026). - (EPA/Stringer)
Sidang Awal dan Respons di Venezuela
Pada sidang awalnya di pengadilan New York, Maduro mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Ia menghadapi tuntutan konspirasi terorisme narkoba dan kepemilikan senjata api. Melalui penerjemahnya, ia menegaskan bahwa dirinya masih presiden Venezuela.
Sementara itu, sang istri, Cilia Flores, juga mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan pidana. Setelah sidang, pasangan tersebut akan kembali dihadapkan ke muka pengadilan pada 17 Maret mendatang.
Di Venezuela, Delcy Rodriguez, wakil presiden Maduro, resmi menjabat sebagai presiden sementara setelah diambil sumpah. Saat diambil sumpahnya, ia menyebut operasi militer AS sebagai "agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air kita". Ia juga menyatakan prihatin atas "penculikan dua pahlawan yang saat ini tengah disandera".
Reaksi Internasional terhadap Operasi Militer AS
Pendakwaan terhadap Maduro dan istrinya membuat semakin banyak pihak mempertanyakan sah atau tidaknya operasi tersebut menurut hukum internasional. Pada Senin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyelenggarakan rapat darurat. China dan Rusia menegaskan kembali kecaman mereka terhadap serangan AS di Venezuela.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan prihatin atas sah atau tidaknya keputusan Presiden AS Donald Trump mengizinkan operasi di Venezuela. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihargai. Guterres memperingatkan bahwa intervensi AS dapat menjadi preseden buruk. Hukum internasional, termasuk Piagam PBB, melarang "ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kesatuan wilayah atau kemerdekaan negara manapun".
Respons masyarakat AS terhadap operasi tersebut tampak terbagi. Survei The Washington Post menunjukkan bahwa 40 persen dari 1.000 responden survei mendukung langkah Trump menangkap Maduro, sementara 42 persen lainnya menolak.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar