nurulamin.pro - Jagat media sosial pernah diramaikan soal kabar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mendepositokan dana pemerintah daerah (Pemda) mencapai Rp 3,9 triliun. Langkah itu disebut, tak lain

nurulamin.pro - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan dampak strategis keberhasilan swasembada beras serta rencana hilirisasi tiga komoditas pertanian utama yang dinilainya berpotensi mengubah

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA, – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang. Usulan ini

nurulamin.pro, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing masuk neto ke pasar keuangan Indonesia secara keseluruhan Rp1,44 triliun. Kendati demikian, berdasarkan data transaksi Senin (5/1/2026) sampai

nurulamin.pro.CO.ID – JAKARTA.Kementerian Keuangan dapat melakukan rekomposisi mata uang rupiah dan valuta asing (valas) yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang

nurulamin.pro, JAKARTA — Saham emiten-emiten emas di dalam negeri diproyeksikan mendapatkan angin segar dari tren kenaikan harga emas dunia. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer memperkirakan

JABEJABE.CO - Masuk tahun 2026, suasana ekonomi Indonesia terbilang cukup ramah buat yang mau mulai (atau nambah) investasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional ada di kisaran 5–5,3 persen, ditopang konsumsi

JAKARTA, nurulamin.pro – Penguatan dolar AS di pasar global belum mendorong pelemahan tajam nilai tukar rupiah pada awal 2026. Bank Indonesia mencatat, hingga penutupan perdagangan Rabu (31/12/2025), rupiah berada di

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA - Tekanan global kembali membayangi pergerakan rupiah pada awal 2026 seiring penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, meski indikator stabilitas

PESAWARAN INSIDE — Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan kebijakan tunda bayar di akhir tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak mencapai target yang telah