Tantangan Global dan Domestik Mengancam Target Pertumbuhan 8% di Tahun 2026

Tahun 2026: Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Prabowo Subianto

Tahun 2026 dianggap sebagai tahun krusial bagi arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tekanan global dan domestik, upaya mencapai target pertumbuhan 8% pada 2029 menjadi tantangan besar. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut akan menjadi indikator penting sekaligus pembuktian keberhasilan pemerintahan.

APBN 2026 merupakan anggaran pertama yang sepenuhnya disusun oleh kabinet Prabowo, dengan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih mulai terlihat implementasinya. Namun, tantangan global dan domestik yang semakin besar berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

Ekonomi Mitra Dagang Melambat dan Harga Komoditas Melemah

Wijayanto menjelaskan bahwa meski ekonomi global diproyeksikan sedikit membaik, sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan atau stagnasi pertumbuhan. Tujuh negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang diperkirakan melambat pada 2025–2026.

Ketidakpastian juga meningkat akibat Trump Tariff yang membuat prospek volume ekspor Indonesia pada 2026 terhambat. Sebanyak 60% ekspor Indonesia berasal dari komoditas, dengan enam komoditas utama mewakili 42% total ekspor. Namun, harga batubara, CPO (crude palm oil/minyak sawit), dan nikel yang merupakan tiga komoditas terbesar ini terus terkoreksi dalam setahun terakhir.

Dikombinasikan dengan melemahnya permintaan dari mitra dagang, nilai ekspor Indonesia pada 2026 berisiko stagnan atau tumbuh sangat rendah.

Neraca Pembayaran Belum Pulih Pasca-Covid-19

Menurut Wijayanto, pola transaksi luar negeri Indonesia berubah signifikan sejak pandemi. Pada transaksi berjalan, impor barang dan jasa meningkat sementara utang melonjak dan beban bunga membesar. Pada transaksi finansial, arus masuk investasi asing langsung (FDI) masih stagnan, sementara investasi portofolio melambat bahkan memasuki fase outflow atau arus modal keluar.

Situasi makro Indonesia terdistrupsi oleh Covid-19 dan belum mengalami recovery menuju situasi normal. Hal ini membuat pola transaksi berjalan dengan transaksi finansial menjadi lebih dinamis dan sulit diprediksi. Selain itu, Trump Tariff juga berpotensi membuat dinamika transaksi eksternal di tahun 2026 semakin tidak terprediksi.

Defisit Pendapatan Primer Melebar dan Outflow Portofolio Berlanjut

Wijayanto juga menyoroti melemahnya pendapatan primer, yang kini makin tertinggal oleh FDI. Investasi yang masuk makin tidak cukup untuk membayar dividen dan bunga utang. Dalam catatannya, kombinasi antara FDI, portfolio, dan pendapatan primer menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama empat kuartal terakhir, dimana defisit membesar bahkan menembus US$ 14 miliar pada kuartal II dan III.

Outflow investasi portofolio juga berlanjut. Pada September hingga 20 Oktober 2025, tercatat outflow US$ 5,26 miliar, memunculkan risiko tekanan lebih besar di sektor moneter.

Rupiah Tertekan Hampir Terhadap Semua Mata Uang

Dalam satu tahun terakhir, rupiah melemah terhadap 84,3% mata uang dunia dan turun terhadap seluruh mata uang utama kecuali rupee India. Wijayanto menyebut keberlanjutan fiskal, neraca pembayaran, serta ketergantungan komoditas sebagai isu utama yang perlu ditangani.

Kredit dan Sektor Riil Melambat

Wijayanto juga menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit yang terus berlanjut pasca-pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Pertumbuhan kredit jauh di bawah kondisi normal sekitar 12%. Bahkan setelah pemerintah menggelontorkan likuiditas Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pertumbuhan kredit tetap melambat.

Kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing hanya tumbuh sekitar 4% dan 7%. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang masih lemah serta dunia usaha yang belum berencana meningkatkan produksi.

Ruang Fiskal Menyempit, Efektivitas APBN Terbatas

Tak cukup sampai di situ, APBN 2026 masih dibebani pembayaran bunga dan pokok utang terhadap penerimaan (DSR) dan rasio bunga terhadap penerimaan diproyeksikan masing-masing 43,1% dan 18%, jauh di atas batas aman 25%–30%. Sementara itu, penerimaan negara melemah akibat perlambatan ekonomi dan deindustrialisasi.

Penerimaan diperkirakan hanya 9,25%–9,85%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah 10,03%–10,47%. Ruang fiskal semakin sempit, jauh di bawah kondisi normal 10%. Efektivitas APBN sebagai daya dorong pertumbuhan makin terbatas.

Ia menekankan perlunya rekonfigurasi program strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal APBN dan mendorong pertumbuhan inklusif.