Teh Aanya DPD RI Minta Mendagri Tindaklanjuti 10 CDOB di Jawa Barat

Desakan untuk Kejelasan 10 Calon Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat

Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, mengajukan desakan terkait kejelasan status 10 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Jawa Barat yang disebut telah memenuhi syarat. Ia juga menekankan perlunya perhatian khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terhadap berbagai aspirasi daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Mendagri di Senayan, Kamis, 11 Desember 2025. Selama kunjungan kerja ke 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Teh Aanya menerima ratusan aspirasi yang dianggap mendesak dan krusial bagi pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Poin-Poin Urjen yang Disampaikan

Beberapa isu penting disampaikan secara langsung, sementara sisanya akan diberikan secara tertulis. Salah satu isu utama adalah kejelasan tentang 10 CDOB di Jawa Barat yang dinilai telah memenuhi syarat. Teh Aanya meminta kejelasan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri serta memastikan apakah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah dibuka kembali.

Aspirasi dari Berbagai Kabupaten/Kota

Kota Tasikmalaya
Memohon dukungan sarana-prasarana pelayanan publik, termasuk mobil pemadam kebakaran dan rehabilitasi gedung perangkat daerah.

Kabupaten Majalengka
Meminta pelonggaran kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan kawasan industri, terutama terkait alih fungsi lahan pertanian abadi. Selain itu, Majalengka mengusulkan pemekaran desa dipermudah karena syarat minimal 12 ribu penduduk dinilai memberatkan dibanding provinsi lain.

Kabupaten Purwakarta
Memohon asistensi penyusunan perda ketenagakerjaan yang mendorong perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun terkendala regulasi dalam UU Cipta Kerja.

Kota Cimahi
Mengeluhkan belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan daerah sekitar sehingga menghambat pendataan penduduk.

Kabupaten Bandung Barat
Mengeluhkan kekurangan blanko KTP, belum memiliki kantor pemadam kebakaran, serta minimnya armada damkar dibanding luas wilayah dan populasi.

Kota Bogor
Sama halnya dengan Cimahi, Kota Bogor meminta kejelasan batas wilayah agar administrasi kependudukan lebih tertata.

Teh Aanya menyampaikan bahwa aspirasi lainnya akan diberikan melalui surat. "Mohon Pak Mendagri segera memberikan respons dan solusi atas seluruh aspirasi ini," tegasnya.

Kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dan Mendagri

1. Komite I mengapresiasi konsistensi Mendagri dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta implementasi otonomi khusus Papua.
2. Komite I mendesak Mendagri memfasilitasi daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
3. Pemerintah didorong membuka peluang pembentukan DOB secara selektif bagi daerah yang telah memenuhi syarat demi percepatan pembangunan.
4. Komite I meminta kebijakan strategis untuk optimalisasi Otsus Papua, terutama percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Sebagai bentuk komitmen, Mendagri menandatangani hasil keputusan rapat, menyatakan semua tuntutan Komite I DPD RI akan ditampung dan direalisasikan sesuai kemampuan fiskal pemerintah serta hasil pembahasan bersama Presiden dan Kementerian Keuangan.