Tekankan pemulihan mental anak pascabanjir Sumatera, legislatif soroti dampak psikologis

nurulamin.pro
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menunjukkan perhatian serius terhadap bencana banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026.

Ketut menyoroti bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyisakan masalah psikologis yang mendalam, khususnya bagi anak-anak dan pelajar di daerah terdampak. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendampingan psikososial yang berkelanjutan.

“Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak psikologis, terutama bagi anak-anak,” ujar Ketut Kariyasa Adnyana saat berbicara kepada wartawan, Minggu (4/1).

Menurutnya, pemulihan mental anak harus menjadi prioritas utama pemerintah, seiring dengan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

“Pemulihan mental anak sama pentingnya dengan rehabilitasi sarana pendidikan, karena rasa aman dan ketenangan batin menjadi fondasi utama bagi proses belajar,” tambahnya.

Legislator Fraksi PDIP ini juga mengungkapkan temuan di lapangan, khususnya di wilayah Aceh, yang menurutnya masih menunjukkan berbagai persoalan mendasar dalam penanganan bencana. Ia menilai respons awal belum berjalan optimal.

“Kondisi justru menunjukkan keterlambatan respons, minimnya kesiapan, hingga kondisi dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi yang lumpuh bahkan di ibu kota daerah terdampak,” ujarnya.

Setelah melakukan tinjauan langsung ke lokasi banjir bandang di Sumatera, terutama di Aceh, Ketut menegaskan perlunya percepatan pemulihan yang disertai keterbukaan informasi dari pemerintah mengenai kondisi riil di lapangan.

“Mengingat ini juga untuk kepentingan rakyat yang menjadi korban, dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dalam seluruh proses penanganan bencana, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.

“Pemerintah harus lebih transparan dalam proses penanganan bencana ini, mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang timbul,” pungkasnya.

Tantangan Penanganan Bencana di Wilayah Terdampak

Bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera menunjukkan berbagai tantangan dalam penanganan darurat. Salah satu isu utama adalah kesiapan pemerintah setempat dalam merespons keadaan darurat.

Dalam beberapa kasus, respons awal dinilai lambat, sehingga memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi sering kali mengalami gangguan, menyulitkan koordinasi antara pihak terkait.
Daerah-daerah yang terkena dampak banjir juga mengalami kerusakan pada sarana pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang rusak atau tidak layak digunakan.

Perlu Pendampingan Psikologis yang Berkelanjutan

Selain kerusakan fisik, bencana juga meninggalkan dampak psikologis yang tidak kalah serius, terutama bagi anak-anak.

Anak-anak yang terkena dampak bencana sering mengalami trauma, kecemasan, dan kesulitan dalam beradaptasi.
Pentingnya pendampingan psikososial yang dilakukan oleh tenaga ahli atau relawan yang memiliki keterampilan khusus.
Pemulihan mental anak harus diprioritaskan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam belajar dan berkembang.

Peran Pemerintah dalam Memastikan Transparansi

Transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana.

Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan cepat mengenai kondisi terkini di lokasi bencana.
Pemerintah perlu memberikan laporan yang jelas tentang upaya-upaya yang sedang dilakukan.
Kejelasan informasi juga membantu mencegah munculnya spekulasi atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat.