Pembubaran DPR di Thailand: Tindakan yang Diambil Akibat Ketidakstabilan Politik
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Thailand telah menjadi langkah penting yang diambil oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Keputusan ini dilakukan setelah terjadinya ketidakstabilan politik yang semakin memburuk di kawasan Asia Tenggara. Melalui dekrit kerajaan, Raja Maha Vajiralongkorn mendukung permintaan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk membubarkan DPR setelah pemerintahnya gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Rakyat mengenai perubahan konstitusi.
Usulan pembubaran DPR muncul setelah Anutin menyampaikan adanya sengketa perbatasan yang membahayakan. Partai Rakyat atau pihak oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya setelah pemerintahan Anutin berupaya memperluas kekuasaan para anggota DPR terpilih. "Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen," ujarnya, menurut laporan dari BBC.
Anutin adalah seorang pebisnis taipan yang menjadi Perdana Menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Ia mulai berkuasa pada September 2025 dan menyatakan akan membubarkan DPR secara resmi pada Januari 2026. Dalam unggahan di akun media sosial Facebook, Kamis (11/12/2025) malam, Anutin menyampaikan bahwa keputusannya membubarkan DPR adalah demi kepentingan rakyat. "(Ini) merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat," ungkapnya.
Proses Pemilihan Umum yang Akan Mengikuti
Berdasarkan hukum di Thailand, pembubaran DPR akan diikuti dengan pelaksanaan pemilihan umum dalam waktu 45-60 hari setelah diterbitkannya dekrit kerajaan. Menurut Reuters, pemilihan umum akan diadakan paling cepat pada Februari 2026. Namun, banyak pihak khawatir jika pelaksanaan pemilihan umum tersebut bakal menghadirkan lebih banyak kekacauan di Thailand. Sebab, negara itu tengah menghadapi kudeta dan putusan pengadilan selama dua dekade setelah menggulingkan pemerintahan terpilih.
Di sisi lain, keputusan pembubaran DPR juga diambil setelah konflik militer antara Thailand dan Kamboja memasuki hari kelima. Konflik ini menewaskan sedikitnya 20 orang, lebih dari 260 orang terluka, dan ratusan ribu orang mengungsi. Perdana Menteri Thailand tersebut diperkirakan akan berbicara dengan Presiden AS Donald Trump hari ini untuk membahas tentang gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja.
Kekacauan Politik dan Kegagalan Penanganan Bencana
Keputusan pembubaran DPR di Thailand mencuat setelah kekacauan politik antara negara di Asia Tenggara itu dengan Kamboja. Kedua negara saling klaim perbatasan yang telah lama dipersengketakan. Ketegangan semakin mengkhawatirkan setelah runtuhnya gencatan senjata rapuh yang ditengahi oleh Trump pada Juli silam. Selain itu, kritik dan mosi tidak percaya juga mendorong pemerintah untuk membubarkan DPR mereka.
Mosi tidak percaya muncul ketika Anutin dan partainya, Bhumjaithai, mendapat kritik keras atas kegagalan mereka menangani banjir bandang di Thailand selatan pada bulan lalu. Bencana banjir tersebut menewaskan sedikitnya 176 orang. "Pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam administrasi publik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang melanda negara, tetapi menjalankan negara membutuhkan stabilitas," ujar Anutin.
Sebagai pemerintahan minoritas, tambah Anutin, ditambah dengan keadaan politik dalam negeri yang mengkhawatirkan, pemerintah belum mampu menjalankan administrasi publik secara terus menerus, efektif, dan stabil. Perintah pembubaran kemudian dikeluarkan setelah perdana menteri kehilangan dukungan dari Partai Rakyat yang muda dan progresif. Menurut media Thailand, partai itu berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah setelah sebelumnya menyerukan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan DPR sebagai tanggung jawab terhadap rakyat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar