Pembubaran Parlemen dan Kebuntuan Politik di Thailand
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan pengembalian kekuasaan kepada rakyat dengan membubarkan parlemen agar pemilihan umum bisa dilaksanakan lebih awal dari rencana sebelumnya. Keputusan ini diambil setelah Anutin mengajukan permohonan pembubaran parlemen kepada Raja Thailand, seperti yang dilaporkan oleh media lokal pada hari Kamis, 11 Desember 2025.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn akhirnya mengesahkan dekrit untuk membubarkan parlemen, sesuai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara Kerajaan pada hari Jumat. Pembubaran ini menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pemilu. Menurut hukum, pemilu harus diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari setelah pembubaran.
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa tindakan ini terjadi karena perselisihan dengan Partai Rakyat oposisi, yang merupakan blok terbesar di parlemen. Ini terjadi karena kami tidak bisa maju di parlemen, kata Siripong. Ia menambahkan bahwa kebuntuan legislatif telah melumpuhkan agenda pemerintah.
Kekacauan Politik dan Konflik Perbatasan
Keretakan politik di Thailand terjadi ketika negara ini terlibat dalam pertempuran sengit selama empat hari berturut-turut dengan Kamboja di sepanjang perbatasan bersama. Setidaknya 20 orang tewas di kedua negara, sementara hampir 200 orang terluka. Pertempuran melibatkan baku tembak artileri dan serangan udara.
Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi keamanan. Dalam wawancara dengan wartawan pada hari Rabu, ia menyatakan bahwa penempatan militer di sepanjang perbatasan akan tetap berlangsung tanpa gangguan.
Tantangan Ekonomi dan Ketidakpastian Politik
Anutin adalah perdana menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Ia sedang berjuang menstabilkan ekonomi yang terhambat oleh tingginya utang rumah tangga, konsumsi yang lesu, serta tekanan dari tarif Amerika Serikat. Ketidakpastian politik telah menambah tekanan pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.
Awalnya, Anutin berencana untuk membubarkan parlemen pada akhir Januari. Pemilu semula dijadwalkan pada Maret atau awal April. Namun, keputusan untuk mempercepat proses ini muncul karena situasi politik yang semakin memburuk.
Kesepakatan Politik yang Gagal
Naiknya Anutin ke tampuk kekuasaan terjadi setelah Partai Bhumjaithai yang dipimpinnya menarik diri dari koalisi pemerintahan dan adanya kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Kesepakatan tersebut menuntut beberapa konsesi, termasuk referendum tentang reformasi konstitusional, sebagai imbalan atas dukungan mereka kepadanya.
Siripong mengatakan bahwa koalisi itu retak ketika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Ketika Partai Rakyat tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan parlemen, katanya.
Impak Terhadap Proses Pemilu
Dengan pembubaran parlemen, proses pemilu akan segera dimulai. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebuntuan politik yang telah berlangsung cukup lama. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan dan tekanan ekonomi yang terus-menerus.
Pemilu yang lebih cepat juga akan menjadi momen penting bagi masyarakat Thailand untuk menentukan masa depan negara mereka. Dengan partai-partai politik yang saling bersaing, proses demokratisasi di Thailand akan terus berkembang, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar