Inovasi Digital dalam Sistem Parkir di Alun-Alun Purwodadi
Penerapan sistem pembayaran parkir berbasis QRIS di Alun-Alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan, menjadi salah satu langkah penting dalam modernisasi layanan publik. Rencana ini mulai diterapkan pada tahun 2026 dan telah menarik perhatian masyarakat yang antusias terhadap inovasi digital di daerah.
Sistem ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir. Dengan menggunakan teknologi QRIS, proses pembayaran akan lebih terstruktur dan dapat dipantau secara real time. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang sering terjadi dalam sistem manual.
Tujuan Modernisasi Sistem Retribusi Daerah
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Grobogan menjelaskan bahwa penerapan sistem parkir digital bertujuan untuk memperkuat kontrol data penerimaan retribusi. Dengan adanya sistem non tunai, audit bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, pengelolaan uang retribusi akan lebih transparan karena setiap transaksi akan terekam secara digital.
Kabid Prasarana dan Keselamatan Dishub Grobogan, Hapi Nugrah, menyatakan bahwa inovasi ini sangat penting untuk menutup potensi penyimpangan dalam pengelolaan retribusi. Ia menegaskan bahwa sistem baru ini akan memastikan tidak ada lagi penyimpangan uang retribusi, serta memudahkan pemantauan langsung oleh pihak terkait.
Tahapan Penerapan dan Persiapan Teknis
Tahap awal penerapan sistem pembayaran non tunai akan dilakukan di kawasan Alun-Alun Purwodadi dengan melibatkan delapan juru parkir sebagai pengoperasinya. Meski digitalisasi diterapkan secara bertahap, Dishub tetap menyediakan opsi pembayaran tunai agar pengguna layanan tidak mengalami kesulitan selama masa adaptasi.
Pembuatan kode QRIS masih dalam proses penyelesaian teknis dari Bank Jateng, yang saat ini sedang menjalani maintenance pusat. Namun, sosialisasi sistem baru ini sudah dilakukan dua kali, disertai dengan penyusunan pola operasional lapangan dan perhitungan potensi retribusinya.
Pelatihan dan Pengembangan SDM
Sebanyak 256 juru parkir di Kabupaten Grobogan akan secara bertahap dilatih untuk mengoperasikan pembayaran digital sebagai standar baru layanan publik. Dishub terus mematangkan standar layanan agar seluruh elemen teknis mampu mendukung perubahan metode pembayaran ke sistem non tunai.
Realisasi PAD parkir pada tahun 2025 telah mencapai 87,5 persen atau sebesar Rp 914.550.000 dari target Rp 1.045.200.000 yang ditetapkan pemerintah daerah. Hapi Nugrah menyebut setoran diperkirakan tetap stabil hingga penutupan akhir tahun, selama tidak ada kendala administratif maupun hambatan teknis.
Manfaat dan Tantangan dalam Transformasi Layanan
Transformasi layanan parkir ini diharapkan mampu mengurangi penanganan uang tunai dan menekan risiko selisih setoran yang sering terjadi di lapangan. Integrasi pembayaran digital juga memberi peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem monitoring pendapatan secara komprehensif.
Perubahan metode pembayaran dipastikan tidak mengurangi kenyamanan pengguna, melainkan menambah efisiensi dan mempercepat proses pelayanan. Masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan kemudahan transaksi digital guna mendukung tata kelola parkir yang lebih akurat dan transparan.
Kesiapan Bank Jateng dalam Pendukung Sistem
Bank Jateng Purwodadi turut menyiapkan administrasi penerbitan QRIS bagi juru parkir dengan pengisian formulir sebagai langkah awal prosesnya. Tim pemasaran menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah QRIS pedagang BIMA, sehingga dana akan langsung masuk ke rekening masing-masing juru parkir.
Langkah digitalisasi bayar parkir berbasis QRIS di Alun-Alun Purwodadi Grobogan ini menjadi tonggak baru modernisasi layanan publik daerah. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar