nurulamin – Pemerintah diperkirakan akan kembali menyalurkan setidaknya tiga program bantuan sosial utama pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas sosial masyarakat.
Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar kelompok rumah tangga rentan dan peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Penyaluran bansos 2026 dilakukan dengan mekanisme yang lebih selektif melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini menjadi satu-satunya rujukan pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, meminimalkan kesalahan data, serta menghindari penerima ganda yang selama ini menjadi persoalan klasik.
Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil tingkat kesejahteraan, mulai dari kategori sangat miskin hingga sangat sejahtera. Fokus utama bansos 2026 diarahkan pada rumah tangga di desil 1 hingga desil 5, yang dinilai paling membutuhkan intervensi negara secara berkelanjutan.
Fokus Penerima Bansos 2026: Desil 1 sampai Desil 5
Pada tahun 2026, pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 5. Kelompok ini dinilai memiliki tingkat kerentanan ekonomi paling tinggi dan membutuhkan intervensi negara untuk menjaga daya beli serta akses terhadap layanan dasar.
Penggunaan satu data nasional diharapkan mampu meningkatkan transparansi penyaluran bansos sekaligus menekan risiko penerima ganda yang selama ini menjadi sorotan publik.
Selain itu, DTSEN juga memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat, sehingga kebijakan bansos dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial.
Daftar Bantuan Sosial yang Diperkirakan Cair pada 2026
Sejumlah program bantuan sosial diproyeksikan kembali disalurkan pada awal hingga pertengahan 2026. Berikut daftar bansos yang berpotensi cair dan menjadi perhatian masyarakat.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH masih menjadi program unggulan pemerintah dalam perlindungan sosial. Bantuan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Besaran PKH meliputi bantuan ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp3 juta per tahun, lansia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun. Pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi korban pelanggaran HAM berat dengan nilai mencapai Rp10,8 juta per tahun.
Sementara itu, komponen pendidikan diberikan mulai dari Rp900.000 per tahun untuk siswa SD, Rp1,5 juta untuk siswa SMP, hingga Rp2 juta per tahun bagi siswa SMA.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program BPNT diperkirakan tetap berlanjut pada 2026 sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga prasejahtera. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik senilai Rp200.000 per tahap.
Dana BPNT dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan pokok melalui e-warong yang telah bekerja sama dengan bank-bank Himbara, sehingga penggunaannya lebih terkontrol dan tepat guna.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
Di sektor pendidikan, PIP masih menjadi instrumen penting untuk menekan angka putus sekolah. Bantuan ini menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu di berbagai jenjang.
Besaran PIP disesuaikan dengan tingkat pendidikan, mulai dari Rp450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, hingga Rp1,8 juta per tahun bagi siswa SMA atau sederajat.
Cara Cek Status Penerima Bansos 2026 dengan KTP
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Proses ini hanya memerlukan data sesuai KTP.
Pengguna cukup memilih wilayah administrasi sesuai domisili, mengisi nama lengkap tanpa singkatan, memasukkan kode captcha, lalu menekan tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima beserta status penyalurannya.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap bansos 2026 tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjadi bantalan sosial yang efektif bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi. ***
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar