Tiga Bupati Aceh Serahkan Penanganan Banjir Bandang ke BNPB dan Basarnas

Bupati Aceh Timur Mengeluhkan Kesulitan dalam Menangani Bencana

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayahnya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan alat berat serta anggaran yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat.

“Walaupun daerah punya alat berat tapi kondisinya rusak berat, tidak bisa kita fungsikan. Kemudian dari sisi anggaran, tidak mungkin daerah yang punya anggaran BTT-nya hanya 2 miliar. Tapi saat ini seperti kondisi kami tersisa Rp800 juta,” ujarnya.

Iskandar menyatakan bahwa dirinya masih bertahan memberikan bantuan untuk warga di daerahnya dengan menerobos banjir yang tak kunjung surut. Namun, ia mengaku bahwa pemerintah daerah tidak mungkin bisa menanganinya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau pemerintah pusat membiarkan kami berjuang sendiri di daerah, terus terang dua atau 3 hari lagi saya juga akan angkat bendera putih menyerah dengan kondisi ini,” katanya.

Menurut Iskandar, dengan kondisi demikian, pihaknya tidak mungkin bisa menangani bencana tersebut tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh daerah tidak cukup untuk menghadapi kerusakan yang sangat besar.

“Kita perkirakan lebih kurang daya rusak yang ditimbulkan ini hampir mencapai Rp3 triliun. Ini kendala-kendala kami di lapangan,” paparnya.

Masih Ada Desa yang Sulit Ditembus

Hingga kini, masih ada desa di daerah Aceh Timur yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan. Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya harus memutar ke daerah kecamatan lain yang berjam-jam perjalanan, sementara warga di lokasi tersebut tidak makan.

“Kita harus putar ke daerah kecamatan yang lain yang berjam-jam, sementara mereka tidak makan. Kalau stok beras saya punya hari ini, tapi Indomie tidak ada, minyak goreng tidak ada, sarden tidak ada.”

Ia juga menyebutkan bahwa air mineral dan air bersih sulit dipasok, serta BBM jenis pertalite tidak tersedia. Bahkan, bantuan yang dibawa ke pengungsi tidak cukup karena tidak ada gas untuk memasak. Pengungsi harus mengandalkan kayu yang basah, sehingga sulit untuk memasak.

Penjelasan dari BNPB

Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi BNPB, Abdul Mahari, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini.

“Kita sebaiknya tidak dalam konteks membenturkan salah satu institusi dengan institusi yang lain ya, karena di kami juga sangat sangat berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat ini,” katanya.

Abdul juga menyampaikan bahwa pemerintah turut hadir langsung untuk membantu penanggulangan bencana ini. Salah satunya adalah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana di Aceh beberapa waktu lalu.

“Bapak Presiden mengunjungi Aceh untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga tidak setengah-setengah dalam membantu pemerintah daerah upaya tanggap darurat ini, semua sumber daya juga Bapak Presiden sendiri menyampaikan secara maksimal akan diserahkan,” ujar Abdul.

Pemimpin Daerah Menyerah

Iskandar menyebutkan bahwa sudah ada tiga bupati di Aceh yang menyerah menangani bencana banjir bandang dan longsor. Ketiga bupati tersebut adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.

“Memang ada tiga kabupaten atau tiga bupati, teman saya yang mengangkat bendera putih ya, mereka dari Aceh Tengah, Aceh Selatan, kemudian Pidie Jaya,” ujarnya.

Bantuan Logistik dari Basarnas

Kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang resmi di-BKO-kan ke Aceh untuk mendrop personel dan membawa logistik guna membantu penanganan bencana banjir.

Kasi Sumber Daya Kantor SAR Kelas A Banda Aceh, Eko Suprianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengisian bahan bakar dan air di Pelabuhan Ulee Lheue. Kapal ini juga mengangkut berbagai bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang disalurkan melalui BPBA.

Logistik tersebut nantinya akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir. “Membawa logistik lebih kurang estimasi 15 ton, berupa beras, mie instan, kemudian 3 ambulans beserta medis, termasuk satu mobil tangki air, terus perlengkapan lainnya yang akan diturunkan di Lhokseumawe,” ujar Eko.

Data Korban dan Kerusakan

Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia sebanyak 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa.

Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga terdampak. Selain itu, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, infrastruktur, dan harta benda masyarakat.

Data per kabupaten/kota tersebut dapat diakses melalui Portal Satu Data Aceh serta tautan laporan yang dibagikan Posko. Pembaruan data dilakukan secara berkala di Ruang Potda 1 Lantai 3 Kantor Gubernur Aceh, pusat operasional posko penanggulangan bencana.