Berita Terkini: Penguatan Pertahanan, Kebijakan Visa, dan Persetujuan Pasukan Internasional di Gaza
1. Thailand Beli Rudal Barak MX dari Israel
Israel Aerospace Industries (IAI) baru saja menandatangani kontrak bernilai sekitar US$ 108 juta (sekitar Rp 1,7 triliun) untuk menyediakan sistem pertahanan udara Barak MX kepada Angkatan Udara Thailand (RTAF). Pembelian ini menjadi akuisisi pertama Thailand dalam beberapa dekade terhadap sistem pertahanan udara jarak menengah. Langkah ini diambil sebagai respons atas konflik dengan Kamboja yang terjadi beberapa waktu lalu.
Barak MX dikenal sebagai sistem multi-lapis yang dirancang untuk berbagai misi. Konfigurasi net-centric memungkinkan operator memilih metode pencegatan yang paling efisien sesuai kebutuhan operasi. Sistem ini juga diklaim mampu mengoptimalkan biaya dan efektivitas medan tempur. Barak MX telah diadopsi oleh beberapa negara seperti India, Azerbaijan, Slovenia, dan Siprus.
Pembelian rudal ini menunjukkan upaya Bangkok untuk memperkuat perlindungan ruang udara mereka dari ancaman beragam, mulai dari pesawat tempur hingga rudal balistik taktis.
2. Amerika Serikat Perketat Permohonan Visa Turis
Amerika Serikat akan memperketat persyaratan visa bagi pengunjung. Dalam proposal baru pemerintahan Donald Trump, beberapa pengunjung mungkin akan diminta memberikan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari aplikasi elektronik. Usulan ini dipublikasikan di Federal Register oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS atau CBP.
Pengunjung dari negara-negara yang termasuk dalam program bebas visa, seperti Inggris Raya, Selandia Baru, Australia, Jepang, Israel, dan Qatar, akan diminta memberikan informasi pribadi tambahan. Persyaratan ini berlaku bagi para pelancong yang menggunakan Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA), yang digunakan untuk perjalanan ke AS selama kurang dari 90 hari tanpa visa.
Saat ini, pengunjung yang menggunakan ESTA harus memberikan informasi seperti paspor, tanggal lahir, serta catatan kriminal di masa lalu. Dengan penambahan persyaratan ini, pihak berwenang berharap dapat meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa hanya individu yang layak yang diperbolehkan masuk.
3. Hamas Setujui Kemungkinan Masuknya Pasukan Internasional di Gaza
Pejabat senior Hamas mengatakan faksi-faksi Palestina di Gaza telah memberikan persetujuan awal untuk kemungkinan masuknya pasukan internasional atau pasukan perdamaian di wilayah tersebut. Husam Badran, anggota Biro Politik Hamas, menjelaskan bahwa penerimaan ini dibatasi pada pemantauan gencatan senjata dan menjaga kehadiran di sepanjang perbatasan untuk memisahkan kedua belah pihak.
Badran menekankan bahwa peran pasukan internasional harus tetap terbatas, jelas, dan disepakati. Ia juga menyatakan bahwa pasukan tersebut tidak boleh mengganggu proses pengambilan keputusan nasional Palestina. Sebagian besar negara yang membahas ide ini menekankan pentingnya persetujuan Palestina sebelum penempatan pasukan.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas di wilayah Gaza dan memperkuat gencatan senjata yang sudah ada. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap diskusi dan belum memiliki rencana pasti.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar