Tindakan Pemerintah Atasi Banjir Sumatera

Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Presiden memberikan perintah langsung untuk mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah tersebut. "Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau," kata Tito saat berada di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Tito menjelaskan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari. "Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling sharing di antara kita," tambahnya.

Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di tiga provinsi tersebut. Meskipun ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani. "Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada," ujar dia.

Data Kerusakan dan Perbaikan Infrastruktur

Tito mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang hingga longsor. Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.

Perbaikan infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis. Hingga saat ini, fokus utama adalah evakuasi para korban. "Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain," ujar Tito.

Setelah evakuasi, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur fasilitas umum yang rusak. Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak. "Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke hunian sementara. Setelah itu baru hunian tetap," tambah Tito.

Pembukaan Akses Jalan

Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya fokus pada pembukaan akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.

"Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini," ujar Dody.

Dody menyebutkan bahwa sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi. Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk. "Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu," papar Dody.

Bangun Dapur Umum

Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.

Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan. "Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri," kata Gus Ipul.

Operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi. "Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum," ucap dia.

Hunian untuk Korban

Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Menurut Gus Ipul, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.

"Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap," ujar Gus Ipul.

Sembari skema soal hunian disiapkan, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban. Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.

"Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap," ujar dia.

Santunan untuk Korban

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut. Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban banjir Sumatera.

"Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta," ujar Gus Ipul.

Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung. "Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana," kata Gus Ipul.