Tingkatkan Indeks 2026, Diskominfo Kalsel Peta Data SIA SPBE

Evaluasi Penyelenggaraan SIA SPBE di Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat evaluasi terkait penyelenggaraan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Kalsel. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 12 Desember 2025, dengan tujuan untuk memastikan kesiapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memenuhi data pendukung penyelenggaraan SIA SPBE tahun 2026.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan SKPD serta sejumlah pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi progres dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem digitalisasi pemerintahan.

Pentingnya Evaluasi Data dalam SPBE

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memetakan data yang belum terpenuhi serta merancang strategi optimal dalam pemenuhannya. Ia menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan SIA SPBE sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan lengkap.

Lewat rapat ini kita bersama SKPD terkait ingin memetakan data apa saja yang belum terpenuhi, sehingga bisa menyusun strategi pemenuhan data tersebut secara optimal, ujar Muslim.

Menurutnya, pemenuhan data memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas SPBE di Kalsel. Hal ini juga akan berdampak pada indeks yang akan diterima oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya dukungan dari pimpinan agar seluruh SKPD lebih proaktif dalam memenuhi tugas masing-masing.

Tantangan dan Solusi Bersama

Muslim menegaskan bahwa jika ada SKPD yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan data, maka akan dilakukan evaluasi bersama dan dicari solusi terbaik. Ia menilai bahwa pemenuhan data merupakan kewajiban bersama, karena akan berdampak langsung pada sistem akuntabilitas pemerintah dan nilai indeks SPBE yang dimiliki oleh provinsi.

Kita akan minta dukungan pimpinan agar seluruh SKPD lebih proaktif. Jika ada yang belum bisa memenuhi, akan kita evaluasi dan cari solusi bersama, jelasnya.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga membahas berbagai kendala teknis yang sering dihadapi oleh SKPD dalam pengelolaan data. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kapasitas SDM, keterbatasan anggaran, serta ketidakseragaman standar pengelolaan data.

Harapan Masa Depan

Muhamad Muslim berharap penyelenggaraan SIA SPBE di lingkup Pemprov Kalsel pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal. Ia menilai bahwa dengan kesiapan data yang maksimal, pemerintah daerah akan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pemenuhan data ini menjadi kewajiban bersama karena akan berdampak pada sistem akuntabilitas pemerintah dan nilai indeks SPBE kita, tegasnya.

Dengan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan Kalsel mampu menjadi contoh dalam penerapan sistem pemerintahan digital yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.