Tito Minta Purbaya Lepaskan Blokir Dana 20 Miliar untuk Praja IPDN di Wilayah Bencana

Upaya Pemulihan Pascabencana dengan Bantuan Praja IPDN

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan untuk membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran ini merupakan bagian dari dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan khusus untuk IPDN.

Permintaan ini disampaikan oleh Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, pada Selasa (30/12). Ia menegaskan bahwa anggaran yang dimaksud berasal dari Kemendagri dan sudah tersedia untuk digunakan.

"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," ujar Tito dalam rapat tersebut.

Tito menjelaskan bahwa saat ini hanya satu pos anggaran yang masih diblokir. Meskipun nilainya tidak besar, dana tersebut sangat penting untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan ke depan.

"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," tambahnya.

Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.

"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," jelas Tito.

Selain mendukung aktivitas pemerintahan, Praja IPDN juga akan membantu membersihkan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur. Tito menyebut, hingga kini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang belum bisa digunakan akibat dampak bencana.

"Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk lumpur, tidak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.

"Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi, kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum," pungkas Tito.

Strategi Pemulihan yang Terstruktur

Beberapa langkah strategis telah dirancang untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan cepat. Berikut beberapa poin utama:

• Penugasan Praja IPDN
  Praja IPDN akan ditempatkan di daerah terdampak bencana untuk membantu mengembalikan fungsi pemerintahan setempat. Mereka akan bekerja selama satu bulan di suatu wilayah sebelum berpindah ke daerah lain yang lebih parah dampaknya.

• Kolaborasi dengan TNI dan Polri
  Praja IPDN akan bekerja sama dengan pasukan TNI dan Polri yang sudah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan efisiensi.

• Pembersihan Kantor Pemerintahan
  Salah satu tugas utama Praja IPDN adalah membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang masih tertutup lumpur. Hal ini penting agar fasilitas umum dapat kembali berfungsi secara normal.

• Prioritas Daerah yang Lebih Parah
  Setelah menyelesaikan tugas di daerah awal, Praja IPDN akan berpindah ke daerah dengan tingkat kerusakan yang lebih berat, seperti Aceh Utara.

Tantangan dan Solusi

Meski demikian, proses pemulihan ini tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah pemblokiran anggaran sebesar Rp 20 miliar. Tito menekankan bahwa meskipun jumlahnya relatif kecil, dana tersebut sangat penting untuk mendukung operasional Praja IPDN selama satu bulan.

Selain itu, kondisi infrastruktur di daerah terdampak juga menjadi tantangan. Banyak balai desa dan kantor dinas yang masih tertutup lumpur dan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, upaya pembersihan menjadi prioritas utama.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri, serta partisipasi aktif Praja IPDN, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.