Upaya Pemulihan Pascabencana dengan Bantuan Praja IPDN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung penerjunan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran ini berasal dari dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan khusus untuk IPDN.
Permintaan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, pada Selasa (30/12). Ia menegaskan bahwa dana yang dibutuhkan adalah bagian dari anggaran Kemendagri yang sudah ditetapkan.
"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito.
Ia menjelaskan bahwa saat ini hanya satu pos anggaran yang masih diblokir. Meskipun jumlahnya tidak besar, dana tersebut sangat penting untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan ke depan.
"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya.
Tugas Praja IPDN dalam Pemulihan Daerah Terdampak
Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.
"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," ucap Tito.
Selain mendukung aktivitas pemerintahan, Praja IPDN juga akan membantu membersihkan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur. Tito menyebut, hingga kini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang belum bisa digunakan akibat dampak bencana.
"Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk lumpur, tidak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan," jelasnya.
Kerja Sama dengan TNI dan Polri
Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang. Tito menyebutkan bahwa di Aceh Tamiang terdapat sekitar 3.000 personel TNI dan lebih dari 1.000 personel Polri yang sudah bertugas.
"Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi, kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum," pungkasnya.
Kesimpulan
Dengan pendekatan kolaboratif antara Praja IPDN, TNI, dan Polri, upaya pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Dana yang dibutuhkan, meski relatif kecil, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran tugas-tugas para Praja IPDN selama satu bulan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kembali sistem pemerintahan daerah yang terganggu akibat bencana.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar