PIKIRAN RAKYAT SULTENG - Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah sedang menangani dampak bencana di tiga provinsi dengan sangat serius, menyeluruh, serta terukur, walau tidak menetapkannya sebagai kategori bencana nasional.
Kepala Negara menguraikan bahwa keputusan untuk tidak menyematkan status bencana nasional tersebut didasari oleh pertimbangan atas kapasitas negara dalam menanggulangi dampak musibah, tanpa sedikit pun mengurangi kualitas bantuan pemerintah.
“Sebagai sebuah bangsa dan negara kita memiliki kemampuan untuk menghadapi ini, sehingga tidak perlu deklarasi bencana nasional, namun bukan berarti kita tidak menganggap ini sebagai persoalan yang sangat serius,” tutur Presiden saat memimpin rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026.
Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan serta menerjunkan seluruh elemen kabinet untuk terjun langsung memantau kondisi di lapangan.
Beliau menyebutkan bahwa proses penanganan bencana saat ini tengah dilakukan secara paralel di berbagai titik wilayah yang terdampak cukup parah.
“Faktanya, hari ini ada sepuluh menteri yang sedang berada di Aceh, dua menteri di Aceh Utara, dan beberapa menteri lainnya tersebar di wilayah kabupaten serta provinsi lain yang juga mengalami kendala,” papar Presiden.
Di samping langkah dari internal pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan keterbukaan pemerintah terhadap adanya bantuan dari pihak masyarakat, komunitas, hingga kalangan diaspora.
Segala bantuan tersebut diperbolehkan sepanjang disalurkan lewat mekanisme yang transparan, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Presiden menjelaskan bahwa bagi pihak-pihak yang berkeinginan menyumbang dipersilakan untuk menyampaikannya secara resmi agar pemerintah bisa menyalurkannya dengan tepat sasaran.
“Saya sampaikan kepada mereka yang ingin berdonasi silakan saja, cukup buat surat resmi lalu akan kita laporkan prosesnya ke pemerintah pusat,” ujar Presiden.
Presiden juga memberikan ruang bagi komunitas daerah serta diaspora untuk ikut andil dalam proses pemulihan pascabencana yang sedang berjalan.Meskipun demikian, Presiden memberikan pengingat bahwa semua sumbangan wajib didasari rasa ikhlas serta harus mematuhi prosedur birokrasi yang telah ditetapkan.
“Pemerintah tidak menolak bantuan dari manapun, asalkan mekanisme dan prosedurnya tertata rapi serta diberikan dengan niat yang tulus,” tambahnya.
Dalam poin arahannya, Presiden Prabowo juga menitikberatkan pada pentingnya akselerasi pemulihan layanan-layanan dasar bagi penduduk yang terdampak musibah.
Presiden menegaskan bahwa tiap kebijakan pemerintah difokuskan untuk meringankan beban rakyat serta menjamin agar roda kehidupan warga bisa segera normal kembali.
“Saya meminta perhatian khusus agar fasilitas sekolah, Puskesmas, hingga rumah sakit diprioritaskan supaya bisa segera beroperasi seperti sedia kala,” tegas Presiden mengakhiri arahannya.
Agenda kunjungan kerja serta rapat terbatas yang digelar tepat pada hari pertama Tahun Baru 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk tetap bekerja bagi rakyat di masa libur.
Presiden ingin memantau secara langsung bahwa setiap tahapan pemulihan pascabencana terlaksana sesuai rencana dan benar-benar menjawab kebutuhan pokok masyarakat.***
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar