Trump incar minyak Venezuela dan mineral Greenland di tengah krisis iklim

nurulamin.pro.CO.ID,WASHINGTON -- Di sepuluh hari pertama tahun 2026 pemerintah Presiden Donald Trump sudah meluncurkan serangkaian serangan pada upaya penanggulangan perubahan iklim. AS mundur dari organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatasi pemanasan global.

Tahun lalu AS juga tidak mengirim delegasi ke Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil. Meski Negeri Paman Sam merupakan penghasil emisi terbesar kedua di dunia saat ini dan sepanjang sejarah.

AS juga menghilangkan semua rujukan terhadap bahan bakar fosil di situs Badan Perlindungan Lingkungan (EPA). Sementara Trump mengkritik ledakan pertumbuhan bisnis energi bersih dan mendorong industri bahan bakar fosil. '

CEO Center for International Environmental Law Rebecca Brown mengatakan AS memilih mundur dari upaya penanggulangan perubahan iklim saat permukaan laut dan suhu udara terus naik, serta cuaca ekstrem semakin sering dan intensif.

"Keputusan menarik pendanaan dan mundur dari Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) tidak menghilangkan kewajiban AS untuk mencegah perubahan iklim dan memulihkan kerusakan iklim, seperti yang sudah ditegaskan Pengadilan Dunia tahun lalu," kata Brown seperti dikutip dari Euronews, Ahad (11/1/2026).

Setelah mencaplok Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan Istrinya, Trump mengungkapkan ketertarikan terhadap cadangan minyak negara itu. Venezuela terbukti memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.

Diperkirakan sekitar 303 miliar barel, lebih banyak dibandingkan negara-negara minyak seperti Arab Saudi dan Iran. Trump menegaskan AS akan "sangat terlibat" pada industri minyak Venezuela.

Ia berencana mengirimkan banyak perusahaan AS untuk memperbaiki infrastruktur negara itu dan "mulai menghasilkan uang." Dalam wawancara pada 8 Januari lalu ia mengatakan AS dapat memanfaatkan cadangan minyak Venezuela selama bertahun-tahun.  

Direktur Eksekutif Greenpeace International Mads Christensen mengatakan saat kerusakan iklim semakin cepat terjadi, rencana Trump mengincar cadangan minyak Venezuela sangat berbahaya.

"Satu-satunya jalan yang aman adalah transisi dari bahan bakar fosil, itu yang melindungi kesehatan, menjaga ekosistem, dan mendukung komunitas dibandingkan mengorbankan mereka untuk keuntungan jangka pendek," kata Christensen.

Tahun lalu, pemerintahan Trump menangguhkan izin sewa seluruh proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai (offshore wind) dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan ini menghentikan konstruksi di lima lokasi, termasuk proyek Revolution Wind dan Sunrise Wind milik perusahaan Denmark, Ørsted, serta sejumlah lokasi yang dimiliki perusahaan lain seperti Equinor dan Dominion Energy.

Langkah tersebut sejalan dengan kritik Trump terhadap energi terbarukan. Ia sering menuduh transisi energi sebagai “penipuan terbesar abad ini”.

Namun, kebijakan itu menimbulkan konsekuensi biaya yang sangat besar dan dampaknya berlanjut hingga memasuki tahun berikutnya. Pekan lalu, Ørsted mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS atas penangguhan tersebut.

Perusahaan itu berargumen sejak tahun 2023, mereka telah memperoleh seluruh izin dari pemerintah federal dan negara bagian yang diperlukan. Penghentian proyek Sunrise Wind diperkirakan merugikan pengembang lebih dari 1 juta dolar AS per hari.

Pada Desember lalu Departemen Dalam Negeri AS mengatakan penangguhan itu dimaksudkan untuk memberi pemerintah “waktu bekerja sama dengan para pemegang izin sewa dan mitra negara bagian guna menilai kemungkinan mitigasi risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh proyek-proyek tersebut”.

Obsesi Trump yang kian besar terhadap Greenland juga memicu kekhawatiran para pemerhati lingkungan, terutama terkait sumber daya mineral kritis di wilayah tersebut yang dinilai “esensial” bagi transisi energi hijau.

Survei pada 2023 menemukan 25 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai bahan baku kritis oleh Komisi Eropa terdapat di Greenland. Wilayah ini diperkirakan menyimpan 36 hingga 42 juta metrik ton oksida tanah jarang, menjadikannya cadangan terbesar kedua di dunia setelah Cina.

Eksploitasi sumber daya ini berpotensi membantu AS mengurangi ketergantungannya pada Cina, yang saat ini memproses lebih dari 90 persen mineral jarang (rare mineral) dunia, sekaligus memperkuat posisi AS seiring meningkatnya permintaan global.

Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah berupaya menangani isu ini dengan mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan produksi mineral domestik AS dan mendorong aktivitas pertambangan laut dalam, baik di perairan AS maupun internasional. Namun, sejumlah pakar menilai cadangan mineral Greenland bisa saja hanya menjadi kedok bagi motif Trump yang sesungguhnya.