Penangkapan Presiden Venezuela oleh Militer AS Mengundang Kontroversi
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh militer Amerika Serikat (AS) dalam sebuah operasi militer yang dilakukan pada hari Sabtu, 3 Januari 2026. Operasi ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk kecaman dari sejumlah pemimpin dunia.
Setelah ditangkap, keduanya dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana di negara tersebut. Jaksa Agung AS, Pam Bondi menyatakan bahwa Maduro akan segera menghadapi pengadilan AS. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Reuters, pihak berwenang AS mengatakan bahwa Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro.
Dewan hakim New York telah mendakwa Maduro bersama istri, putra, dua pemimpin politik, serta seorang yang diduga pemimpin geng internasional, dengan kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.
Reaksi dari Para Ahli Hukum Internasional
Para ahli hukum internasional menilai bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengacaukan masalah hukum dalam operasi militer menangkap Nicolas Maduro. Profesor dari Northeastern University, Jeremy Paul menyatakan bahwa penangkapan tersebut tidak masuk akal. Ia berkata, "Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum lalu berbalik dan mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara."
Menurut Paul, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ia menegaskan bahwa penangkapan Maduro tidak masuk akal.
Kontroversi atas Tindakan Militer AS
Dalam konferensi pers, Presiden Donald Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak AS. Menurutnya, Washington akan mengambilnya kembali dan berencana untuk memerintah Venezuela dalam jangka waktu tertentu, meskipun ia tidak memberikan rincian spesifik.
Kongres AS memiliki wewenang untuk menyatakan perang, tetapi presiden adalah panglima tertinggi. Kepala Staf Trump, Susie Wiles mengatakan kepada majalah Vanity Fair dalam sebuah wawancara yang diterbitkan akhir tahun lalu, jika Trump mengizinkan beberapa aktivitas darat di Venezuela, ia memerlukan persetujuan dari Kongres. Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan bahwa Kongres tidak diberitahu sebelum operasi hari Sabtu 3 Januari 2026.
Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan, kecuali untuk tindakan terbatas, seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam membela diri. Perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal. Namun, tindakan itu tidak memenuhi standar internasional yang diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer.
Pandangan dari Profesor Hukum
Matthew Waxman, seorang profesor hukum di Columbia University yang mengkhususkan diri dalam hukum keamanan nasional, menyatakan bahwa "dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintahan asing, dan pemerintah kemungkinan akan mendasarkan hal ini juga pada teori pembelaan diri."
Sejarah Penangkapan Pemimpin Asing oleh AS
AS belum mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela sejak 2019, menyusul pemilihan yang menurut AS telah dimanipulasi. AS telah menangkap tersangka kriminal di negara-negara asing, termasuk Libya, tetapi mereka meminta persetujuan dari otoritas setempat. Meskipun pemerintahan AS menggambarkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah, Washington belum mengakui pemimpin Venezuela lain yang mungkin telah mengizinkan penangkapan Maduro.
Pada 1989, AS menangkap Jenderal Manuel Noriega, yang saat itu pemimpin Panama dalam keadaan serupa. Dia telah didakwa atas tuduhan terkait narkoba. AS juga menuduh Noriega sebagai pemimpin yang tidak sah. Para ahli hukum skeptis AS akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan tersebut melanggar hukum.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar