Presiden Trump Mengeluarkan Perintah Eksekutif untuk Regulasi Kecerdasan Buatan
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan mengatur seluruh regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut. Langkah ini dilakukan guna menyatukan berbagai undang-undang yang ada di seluruh negara bagian menjadi satu komando yang lebih koheren.
Menurut Trump, regulasi di tingkat negara bagian saat ini terlalu rumit dan membatasi laju perkembangan teknologi AI. Dalam peraturan eksekutifnya, ia menyatakan bahwa perusahaan AI di AS harus bebas berinovasi tanpa hambatan regulasi yang berbelit-belit.
Poin Kontroversial dalam Perintah Eksekutif
Salah satu poin paling kontroversial dalam perintah eksekutif tersebut adalah pembentukan "AI Litigation Task Force" di bawah Departemen Kehakiman AS. Tugas utama dari badan ini adalah menggugat dan membatalkan hukum-hukum negara bagian yang dianggap menghambat perkembangan AI.
Perintah eksekutif juga mewajibkan peninjauan menyeluruh terhadap semua regulasi negara bagian yang "memaksa model AI untuk mengubah outputs yang sebenarnya benar" atau yang memberlakukan kewajiban pengujian keamanan dan penilaian risiko. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan tidak ada regulasi yang terlalu ketat dan menghambat inovasi teknologi.
Undang-Undang yang Menjadi Target
Beberapa undang-undang negara bagian menjadi target utama dari perintah eksekutif ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Transparansi AI California (SB 1047), yang awalnya mewajibkan perusahaan mengungkapkan hasil pengujian keamanan model AI besar. Meskipun undang-undang ini telah direvisi, masih ada ketentuan yang dianggap terlalu ketat oleh pihak tertentu.
Selain itu, Undang-Undang Anti-Diskriminasi Algoritma Colorado juga menjadi perhatian. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan melakukan penilaian risiko diskriminasi dalam penggunaan AI untuk perekrutan dan pengambilan keputusan penting lainnya.
Strategi Federal untuk Mengendalikan Industri AI
Rezim Trump sebelumnya telah mengejar jalur yang memastikan aturan federal mendahului regulasi negara bagian terkait AI. Tujuan dari strategi ini adalah agar mencegah negara bagian besar seperti California dan New York mengendalikan industri yang sedang berkembang pesat.
Kebijakan ini juga didukung oleh David Sacks, Penasihat Khusus AI dan kripto Trump. Sacks, yang sebelumnya merupakan Co-Founder dari PayPal dan investor ventura melalui Craft Ventures, telah lama dikritik karena disinyalir dapat menguntungkan bisnisnya sendiri.
Dampak pada Perusahaan Teknologi Besar
Regulasi baru ini tentunya menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Mereka telah lama melobi untuk membatasi regulasi yang mereka anggap sebagai beban. Dengan adanya perintah eksekutif ini, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam pengembangan teknologi AI.
Dengan perintah eksekutif ini, Trump berusaha memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan sambil tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar