Masalah yang Dihadapi Penyandang Disabilitas di Banjarmasin
Hari Disabilitas Internasional (HDI) kembali hadir, mengingatkan masyarakat akan pentingnya akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Meski keberadaan mereka semakin terlihat di perkotaan Kalimantan Selatan, layanan yang tersedia masih jauh dari optimal. Hal ini terutama terasa di Banjarmasin, kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial.
Salah satu masalah utama adalah kondisi fasilitas fisik yang tidak memadai. Guiding block untuk tunanetra, misalnya, sering kali terhalang oleh pot bunga, bangunan liar, atau kendaraan yang parkir sembarangan. Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Banjarmasin, Hamsani, mengakui bahwa meskipun pemerintah telah membuat guiding block, belum ada sosialisasi yang memadai. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas mengalami kecelakaan, seperti tertabrak gerobak atau terkena pot bunga.
Masalah lain yang dihadapi penyandang disabilitas adalah akses terhadap pelatihan dan pekerjaan. Hamsani menilai bahwa bantuan sering kali tidak tepat sasaran, dan pelatihan yang diberikan tidak berkelanjutan. Banyak yang mengikuti pelatihan, namun setelah selesai, mereka tidak tahu bagaimana menerapkan keterampilan yang didapat. Misalnya, ada yang belajar pijat, tetapi tidak memiliki tempat untuk bekerja. Ada juga yang belajar memproduksi telur asin, tetapi tidak tahu cara menjualnya. Akibatnya, beberapa di antara mereka malah memilih berdagang secara informal.
Selain itu, stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar. Arie Ramadhani, penyandang tunadaksa tangan, menyampaikan bahwa mencari tempat tinggal saja sudah sangat sulit. Banyak orang tidak percaya dengan kemampuan penyandang disabilitas, bahkan takut dengan hal-hal yang tidak diketahui. Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang nyata.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pemko Banjarmasin terus berupaya meningkatkan layanan bagi warga disabilitas. Di Mal Pelayanan Publik (MPP), fasilitas seperti kursi roda, tongkat, guiding block, area parkir khusus, dan toilet khusus telah tersedia. Namun, masih ada kekurangan, seperti tidak adanya petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat. Duty Officer MPP Banjarmasin, Rahmadalina Riyani, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Informasi (Dispersip) untuk membantu komunikasi dengan penyandang disabilitas.
Guiding block juga mulai terpasang di beberapa titik trotoar, seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Lambung Mangkurat, dan Jalan S. Parman. Namun, beberapa blok terlihat rusak atau tertutup oleh benda-benda yang tidak seharusnya berada di jalur tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski fasilitas telah dibuat, pengelolaannya masih kurang optimal.
Di sisi lain, upaya pemerintah provinsi untuk memperluas transportasi umum yang ramah disabilitas masih menghadapi kendala. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, mengungkapkan bahwa sebagian besar halte masih bersifat portabel dan tidak cukup besar. Untuk menyediakan fasilitas seperti jalur kursi roda, ruang tunggu yang memadai, atau desain berbasis transit oriented development (TOD), dibutuhkan halte permanen di lahan khusus. Namun, karena kebijakan efisiensi besar-besaran, realisasi proyek ini masih tertunda.
Fitri menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci dalam perencanaan pergantian halte portabel menuju halte permanen. Meski anggaran masih ketat, ia berharap ke depan dapat dialokasikan lebih banyak dana untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar