Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tengah berupaya keras agar penanggulangan bencana yang terjadi di beberapa wilayahnya dapat berjalan dengan lancar. Ia menegaskan bahwa tugas seorang kepala daerah adalah memimpin dan menghadapi segala kondisi darurat, termasuk dalam situasi bencana.
Ketua Umum Partai Aceh ini meminta jajarannya untuk meningkatkan pengiriman bantuan sembako ke wilayah-wilayah terisolir. Ia menyoroti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang dianggap paling terdampak akibat bencana. Muzakir juga menekankan pentingnya distribusi logistik yang tepat sasaran kepada warga terdampak. Ia meminta agar sembako yang dikirim tidak ditimbun di lokasi tertentu, melainkan langsung disalurkan kepada masyarakat.
"Segera pastikan semua berjalan. Sembako banyak tertumpuk karena (kendala) akses. Percepat distribusi," kata Muzakir pada Jumat, 5 Desember 2025.
Selama lebih dari seminggu pasca-bencana, Muzakir telah mengeluarkan sejumlah pernyataan dan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Berikut beberapa langkah yang diambil oleh gubernur tersebut:
1. Imbau Kepala Daerah yang Cengeng Tangani Bencana untuk Mundur
Muzakir Manaf menyampaikan bahwa kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana di wilayahnya sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataannya ini merespons adanya keputusan sejumlah bupati di Aceh yang menyerah dalam menangani dampak bencana.
Beberapa kepala daerah yang mengaku kesulitan antara lain Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga; Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS; dan Bupati Pidie, Jaya Sibral Malasyi. Mereka mengakui kesulitan dalam menangani bencana di wilayah masing-masing.
"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun jabatan," ujar Muzakir di Aceh, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti kepala daerah yang mengundurkan diri dengan figur yang lebih siap menangani bencana. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kepemimpinan yang siap bekerja untuk rakyat.
Muzakir juga memperingatkan agar tidak ada kepala daerah yang takut mengambil keputusan dalam penanganan bencana. Di tengah kondisi darurat, ia menekankan perlunya keberanian, kecepatan, dan kepedulian pemimpin daerah.
"Kepala daerah dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh," tambahnya.
2. Datangkan Tim dari Tiongkok untuk Lacak Mayat Korban Bencana
Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendatangkan tim pelacak mayat dari Tiongkok. Tim asing ini akan bertugas mencari mayat-mayat yang tertimbun lumpur akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Menurutnya, setidaknya lima orang pelacak mayat telah ditempatkan dari Tiongkok. Muzakir menjelaskan bahwa tim ini akan membantu pemerintah Aceh dengan alat-alat canggih yang dimiliki.
"Mereka (tim Tiongkok) ada alat untuk mengambil mayat yang tertimbun lumpur," katanya dalam keterangannya pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Ia mengatakan para relawan yang bertugas masih kesulitan mencari sejumlah korban yang diduga tertimbun lumpur. Menurutnya, masih banyak jenazah yang keberadaannya belum dapat diidentifikasi.
3. Tidak Menutup Pintu Menerima Bantuan dari Negara Asing
Muzakir Manaf menegaskan bahwa daerahnya tidak pernah menutup pintu untuk menerima bantuan dari negara asing dalam penanganan bencana. Ia menyatakan bahwa tidak akan mempersulit izin masuk bantuan jika ada negara luar yang ingin membantu.
“Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh,” ujarnya dalam video keterangan pers yang diunggah di Instagram @muzakirmanaf1964 pada Senin, 8 Desember 2025.
Menurut Muzakir, bantuan asing sah-sah saja diterima dalam kondisi pascabencana. Ia menegaskan tidak ada larangan untuk menerima bantuan dari luar negeri, baik dari lembaga nonprofit maupun pemerintah, kepada warga terdampak bencana.
Muzakir juga menyebut bahwa bantuan dari luar negeri sudah diterima Aceh setelah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi secara luas pada akhir November lalu. Salah satunya bantuan dokter dan obat-obatan dari Kuala Lumpur, Malaysia. “Tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup,” ucapnya.
Pernyataannya yang membuka pintu bantuan negara asing bertolak belakang dengan sikap pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan dana bantuan penanganan bencana Sumatera.
Dia menilai pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera bagian utara tersebut. "Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Sultan Abdurrahman dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar