Wabup Buol Hadiri Penandatanganan MoU antara Kejati dan Gubernur Sulteng

Kehadiran Wakil Bupati Buol dalam Penandatanganan MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah

Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH.,MH., turut serta dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah serta para Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Polibu Lantai 2, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (10/12).

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam rangka optimalisasi pendampingan hukum, pengawasan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh dukungan strategis dalam pelaksanaan program pembangunan, penyusunan kebijakan, serta pencegahan potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran Wakil Bupati Buol dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Buol dalam mendukung upaya penegakan hukum preventif serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan yang berintegritas.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa MoU ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang pembinaan, intelijen, serta penanganan tindak pidana dan tata usaha negara. Seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan butir-butir kesepahaman dengan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat MoU

MoU yang ditandatangani oleh berbagai pihak memiliki beberapa tujuan utama:

• Memperkuat hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan.
• Meningkatkan koordinasi dalam penanganan masalah hukum dan tata usaha negara.
• Mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
• Memberikan pendampingan hukum yang lebih efektif bagi pemerintah daerah.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul selama proses pembangunan. Selain itu, kerja sama ini juga akan membantu dalam pencegahan potensi pelanggaran hukum yang bisa saja terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Proses Pelaksanaan MoU

Setelah penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan sesi koordinasi teknis antara Kejati Sulawesi Tengah dan para Bupati/Walikota. Sesi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan MoU di masing-masing daerah. Koordinasi ini sangat penting agar semua pihak memahami tanggung jawab masing-masing dan menjalankan kesepakatan secara maksimal.

Selain itu, dalam sesi koordinasi tersebut juga dibahas berbagai langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan MoU. Hal ini mencakup penyusunan rencana aksi, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dampak Positif yang Diharapkan

Dampak positif dari MoU ini diharapkan meliputi:

• Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
• Pengurangan risiko pelanggaran hukum dalam berbagai program pembangunan.
• Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih sehat dan berintegritas. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara keseluruhan.