Wagub Banten Salurkan Bantuan Rp24,3 Miliar dengan Tekankan Transparansi dan Pemberdayaan Perempuan

Bantuan Sosial untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Jaminan Sosial Keluarga dengan total nilai lebih dari Rp24,3 miliar kepada masyarakat Banten. Penyaluran dilakukan di Graha Bank Banten pada hari Kamis (11/12/2025), bekerja sama dengan Bank Banten agar distribusi bantuan bisa dilakukan secara non-tunai, transparan, dan tepat sasaran.

Bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Banten dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menekan risiko kemiskinan, gizi buruk, dan stunting. Menurut Wagub, bantuan ini adalah instrumen penting untuk menciptakan peluang usaha dan mengurangi risiko sosial ekonomi pada tingkat keluarga.

2.450 Penerima UEP dan 33.000 Penerima Jaminan Sosial Keluarga

Tahun ini, program UEP diberikan kepada 2.450 keluarga penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp2 juta per Kartu Keluarga (KK). Sementara Jaminan Sosial Keluarga disalurkan kepada 33.000 keluarga dengan total anggaran mencapai Rp19 miliar.

Dalam arahannya, Wagub menegaskan bahwa dana UEP harus digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi sesaat. Ia menyarankan para penerima menggunakan uang tersebut untuk berbagai jenis usaha seperti membuat kue, kerajinan, atau menjual bakso, sate, atau donat.

Dua juta rupiah ini jangan dipakai membeli sepeda atau telepon genggam, tetapi jadikan modal usaha. Bikin kue, kerajinan, jualan bakso, sate, donat. Kalau diputar, manfaatnya besar, tegas Dimyati.

Perempuan sebagai Motor Ketahanan Ekonomi Keluarga

Wagub Banten mengungkapkan bahwa 95 persen penerima UEP adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Menurutnya, perempuan dinilai lebih amanah dalam mengelola keuangan usaha dan lebih siap menjaga stabilitas keluarga ketika pencari nafkah utama menghadapi risiko.

Kalau ibu-ibu kuat dan mandiri, keluarga tidak stres. Ibu-ibu yang memegang ekonomi rumah tangga justru memperkuat ketahanan keluarga, ujarnya.

Selain itu, Jaminan Sosial Keluarga juga mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, guna menurunkan angka stunting dan memastikan tumbuh kembang optimal.

Tidak Boleh Ada Pungutan: Penyaluran Wajib Penuh

Dimyati Natakusumah secara tegas melarang adanya pungutan, potongan, atau bentuk pemotongan lainnya terhadap bantuan yang diterima warga.

Bantuan sudah kecil. Kalau dipotong lagi itu zalim. Tidak boleh ada pungli. Bantuan harus sampai penuh ke tangan penerima manfaat, katanya.

Penyaluran melalui Bank Banten disebut sebagai komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah dan memastikan program tepat sasaran. Wagub Banten Dimyati Natakusumah berharap UEP bisa menjadi bola salju yang terus bergulir dan melahirkan lebih banyak pelaku usaha baru di Provinsi Banten.