Penyelesaian Backlog Perumahan di Jawa Tengah
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan backlog perumahan dalam lima tahun ke depan. Saat ini, jumlah backlog perumahan mencapai 1.332.968 unit. Sejauh ini, sebanyak 161.340 unit rumah telah dibangun di Jawa Tengah pada tahun 2025.
"Sehingga sisa backlog rumah di Jawa Tengah hingga saat ini berada di angka 1.171.628 unit," ujar Taj Yasin saat menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/12/2025).
Penyelesaian backlog perumahan ini akan dilakukan melalui pembagian peran penyelesaian antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, pengembang, organisasi non-pemerintah (NGO), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan swadaya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota maupun desa/kelurahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data backlog perumahan. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan perguruan tinggi untuk mengerahkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam memverifikasi data tersebut.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mencari, mencanangkan, dan mengoptimalkan Collaboration Funding dalam melaksanakan program-program perumahan di Jawa Tengah," jelas Taj Yasin dalam siaran pers.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melihat peluang pemanfaatan material bangunan baru khususnya untuk program revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pemanfaatan teknologi material bangunan yang lebih anyar diharapkan mampu menghemat ongkos pembangunan sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat perbaikan RTLH di Jawa Tengah.
"Ada yang namanya bata interlock, ini menarik karena pembangunannya bisa lebih hemat, lebih cepat, akan tetapi ini belum tersampaikan dengan masif sehingga kami perlu dalami apakah nanti ada RTLH yang bisa beralih dengan bata interlock tadi. Kalau harganya bagus, ya kita dorong ke sana supaya bantuan dari pemerintah daerah bisa lebih baik lagi," pungkas Taj Yasin.
Skema Pembiayaan KPP untuk Sektor Properti
Sebelumnya, skema pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) diyakini bakal memberikan angin segar bagi sektor properti di Jawa Tengah. Skema anyar yang diperkenalkan pemerintah pada Oktober lalu itu diyakini bakal berdampak positif lantaran menyentuh sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand) pada sektor usaha properti.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, menjadi salah satu bank pelat merah yang mulai memperkenalkan skema pembiayaan tersebut pada nasabahnya.
"Kami merupakan salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan kredit program perumahan. Jadi ini untuk meningkatkan bisnis atau realisasi dari pelaku usaha perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Jadi misalnya untuk pembangunan rumah, usahanya, atau pembelian rumah untuk renovasi," kata Kepala Kantor Wilayah Bank BTN Jateng DIY Fitri Novianty Ratna Kusuma, dikutip Jumat (14/11/2025).
Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang, Fitri menjelaskan bahwa program KPP diperkenalkan untuk membantu pelaku usaha di sektor perumahan agar dapat meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, serta produktivitas usaha.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar