Ringkasan Berita:
- Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bekerja sekadar membuat laporan administrasi yang rapi, namun tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Setiap ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- Anshar Karim membagikan pengalamannya saat pertama kali bertugas sebagai CPNS di dinas peternakan dan ditempatkan di wilayah transmigrasi.
- ASN bekerja jujur, transparan, dan sesuai fakta lapangan, serta tidak manipulasi data dalam bentuk apa pun.
nurulamin.pro, SORONG -Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bekerja sekadar membuat laporan administrasi yang rapi, namun tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan saat ia memimpin apel pagi di Gedung L Jitmau, Kota Sorong, Senin (12/1/2026) pagi.
Setiap ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan sampai kerja kita rapi di atas kertas, tapi kacau di lapangan. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan diri sendiri maupun pimpinan PD,” kata Anshar Karim.
Ia menyinggung sejumlah catatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program di PD.
Temuan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius, bukan hanya memperbaiki laporan, tetapi memastikan kegiatan di lapangan benar-benar sesuai data.
Anshar Karim membagikan pengalamannya saat pertama kali bertugas sebagai CPNS di dinas peternakan dan ditempatkan di wilayah transmigrasi.
“Saat itu laporan administrasi bantuan ternak terlihat rapi. Tapi setelah saya cek, ternyata banyak tidak sesuai. Ada ternak masih hidup, tapi di laporan tercatat mati dalam berita acara,” ujarnya.
Ia menilai praktik seperti itu sangat berisiko dan dapat menimbulkan masalah hukum, terutama saat dilakukan audit atau terjadi pergantian pejabat.
Karena itu, ia menegaskan ASN bekerja jujur, transparan, dan sesuai fakta lapangan, serta tidak manipulasi data dalam bentuk apa pun.
Ia mengingatkan pesan Wali Kota Sorong terkait kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan agar tidak ada praktik penyelewengan, mark-up, maupun penyalahgunaan anggaran.
“Pengawasan sekarang semakin ketat. Banyak contoh pejabat yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena kelalaian atau kesengajaan dalam mengelola anggaran,” tegasnya.
Anshar Karim mengajak seluruh jajaran Pemkot Sorong untuk menjadikan pengalaman tersebut sebagai pengingat agar selalu bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan menjalankan tugas penuh tanggung jawab. (nurulamin.pro/ismail saleh)
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar