Walhi Tantang Kebijakan Penghentian Sementara PT TPL

Penanganan Bencana dan Perspektif Lingkungan terhadap Penghentian Operasional PT Toba Pulp Lestari

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, Rianda Purba, menyampaikan kritik terhadap penghentian sementara operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Menurutnya, tindakan tersebut tidak sepenuhnya bertujuan untuk melakukan audit lingkungan atau meninjau ulang perizinan perusahaan. "Penghentian ini lebih merupakan respons dari Kementerian Kehutanan terhadap kemarahan warga yang menjadi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara," ujar Rianda pada Jumat, 12 Desember 2025.

Ia menilai bahwa langkah tersebut bukanlah upaya serius untuk mengevaluasi kerusakan hutan akibat aktivitas perusahaan. Rianda berharap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dapat secara transparan menjelaskan alasan penghentian sementara operasional TPL. "Termasuk berapa lama penghentian itu dan apa yang dilakukan Kementerian Kehutanan di area TPL selama masa penghentian tersebut," tambahnya.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengumumkan bahwa perusahaan telah menghentikan sementara proses produksi, pemanenan, dan pengangkutan kayu pada Kamis, 11 Desember 2025. Keputusan ini diambil setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan, dengan tanggal 1 Desember 2025, yang menginformasikan penutupan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain surat dari Kementerian Kehutanan, manajemen INRU juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Desember 2025. Surat tersebut meminta perusahaan menghentikan seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budi daya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). "Hal tersebut sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem," demikian pernyataan manajemen INRU melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, kemarin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, tidak merinci durasi penghentian operasional PT TPL. Ia hanya merujuk pada surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditandatangani Laksmi Wijayanti dengan nomor: S.459/PHL/IPHH/PHL.04.04/B/12/2025. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala dinas kehutanan provinsi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit penghentian sementara operasional PT TPL. Namun, Laksmi menyoroti tingginya dugaan praktik ilegal logging dan pencurian kayu yang menyebabkan kerusakan hutan sebagai salah satu fokus utama penegakan hukum.

Laksmi juga meminta jajaran dinas kehutanan menelaah pola pemanfaatan kayu tumbuh alami pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) serta mengevaluasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh para pemegang izin. Selain itu, Laksmi meminta penghentian rekomendasi layanan fasilitasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk pemanfaatan kayu tumbuh alami pada PHAT, serta penghentian pemberian akses SIPUHH bagi kegiatan pemanfaatan kayu tersebut hingga adanya kebijakan lebih lanjut.

Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Dunia Usaha

Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) telah mengambil langkah-langkah penting dalam menghadapi situasi saat ini. Dengan menghentikan sementara operasional, mereka mencoba mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan menghindari konflik dengan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan setelah menerima surat dari dua instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menunjukkan bahwa pihaknya sangat waspada terhadap praktik ilegal logging dan pencurian kayu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang memperketat pengawasan terhadap industri kayu di daerah-daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.

Di sisi lain, surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memberikan instruksi spesifik kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap dampak bencana alam seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Tanggung Jawab Asuransi dalam Menghadapi Bencana

Selain itu, asuransi memiliki peran penting dalam menanggung klaim bencana yang terjadi di Sumatera. Dalam konteks ini, perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari harus mempertimbangkan bagaimana asuransi bisa membantu mengurangi kerugian finansial akibat bencana alam. Hal ini menjadi penting, terutama jika perusahaan mengalami gangguan operasional akibat kondisi alam yang tidak terduga.

Dengan demikian, penghentian sementara operasional PT Toba Pulp Lestari bukan hanya tentang tanggung jawab lingkungan, tetapi juga tentang strategi bisnis yang lebih bijak dalam menghadapi risiko bencana.