Wamen BKKBN Dorong Sumsel Percepat Peta Jalan Kependudukan

Kunjungan Kerja Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Palembang

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Palembang. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2045.

Kunjungan pertama dilakukan ke Sekolah Prasekolah Pendidikan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selain itu, ia juga mengunjungi penerima Manfaat Beras Gratis (MBG), seperti balita non PAUD dan ibu menyusui. Setelahnya, ia menghadiri rapat Monitoring Terpadu PJPK Tahun 2025–2029 di Griya Agung.

Fokus pada Implementasi PJPK Tahun 2025–2045

Isyana menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk memastikan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2045, yang menjadi pedoman nasional menuju Indonesia Emas 2045 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Desain Besar Pembangunan Kependudukan merupakan panduan utama bagi seluruh sektor dalam merancang pembangunan hingga 20 tahun ke depan," ujarnya.

Desain besar ini kemudian dijabarkan menjadi peta jalan lima tahunan yang memuat indikator kinerja, strategi, serta rencana aksi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lintas kementerian wajib berkolaborasi. Bonus demografi yang kita masuki harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Progres Penyusunan PJPK di Provinsi Sumsel

Menurut Isyana, dokumen peta jalan kependudukan tingkat Provinsi Sumsel telah rampung, tinggal menunggu penandatanganan pergubnya. Sebagian besar kabupaten/kota telah menyelesaikan penyusunan dan tinggal menunggu peraturan wali kota atau peraturan bupati terkait pembangunan kependudukan.

"Dalam waktu dekat diharapkan yang belum tersusun segera tersusun, yang belum ditandatangani segera ditandatangani. Harapannya seluruh daerah segera merampungkan peta jalan pembangunan kependudukan masing-masing secepatnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, dr. Arios Saplis, menjelaskan bahwa PJPK bukan hanya dokumen, tetapi panduan bersama untuk menciptakan SDM Sumsel yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Progress Penyusunan PJPK di Sumsel

Ia merincikan, 9 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan Dokumen PJPK dan sedang memproses Peraturan Daerah. Kemudian 6 Kabupaten/Kota sudah pada tahap penyusunan Draft Dokumen Kabupaten/Kota dan sisanya masih tahapan pembentukan Tim Penyusun PJPK.

"Ini adalah bukti bahwa kita bergerak bersama. Mari kita terus bersinergi, memantau, dan mempercepat implementasi PJPK agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.

Peran Penduduk dalam Pembangunan

Sekda Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Sumsel pada tahun 2024 mencapai 8.837.301 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,12. Kondisi ini dapat dikendalikan melalui program Banggakencana, terutama program KB, yang turut menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,3.

"Data ini menunjukkan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk masih berada pada jalur yang cukup baik," ujarnya.

Menurutnya, penduduk merupakan pusat dari proses pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek. Tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, kualitas SDM yang perlu ditingkatkan, persebaran penduduk yang belum merata, serta isu strategis seperti penurunan stunting, peningkatan usia harapan hidup, dan bonus demografi, menjadi faktor penting yang harus dikelola secara serius.

Fungsi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

Menurutnya, peta jalan pembangunan kependudukan berfungsi sebagai arah dan visi bersama bagi seluruh OPD dan pemangku kepentingan. Dokumen ini mendorong integrasi lintas sektor, memanfaatkan peluang bonus demografi melalui penguatan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi pedoman mitigasi terhadap risiko jangka panjang seperti penduduk menua, perubahan iklim, dan urbanisasi.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Sementara itu terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah, dijalankan tidak hanya pada Senin-Jumat, tetapi juga hari Sabtu. Untuk akhir pekan, anak-anak menerima makanan kering yang dibagikan pada hari Jumat agar lebih tahan lama.

Isyana menceritakan terkait kunjungan penerima MBG, para penerima manfaat memberikan apresiasi, termasuk keluarga dengan anak balita yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan, seperti tinggi badan yang mulai membaik berkat asupan gizi dari MBG.

"Seorang ibu menyusui dengan tiga anak juga menyampaikan bahwa program ini membantu memenuhi gizi keluarga. Dua anaknya yang bersekolah mendapat MBG, dan ia sendiri sebagai ibu menyusui juga menerima dukungan gizi, diharapkan dapat memperlancar dan meningkatkan kualitas ASI untuk bayinya yang baru lahir," katanya.

Kesiapan Fasilitas SPPG

Secara keseluruhan, program ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan menjadi generasi penerus bangsa.