Wamendagri Kecam Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Banjir: Tindakan Berisiko!

Kritik Tajam dari Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap Bupati Aceh Selatan

Di tengah krisis banjir yang melanda Aceh Selatan sejak akhir November 2025, muncul kritik tajam dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto terhadap Bupati Mirwan MS yang memilih berangkat umrah justru saat bencana sedang memuncak. Bima Arya menilai tindakan itu sebagai kesalahan fatal, karena seorang kepala daerah seharusnya berada di garis depan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pernyataan ini disampaikan Bima Arya usai menghadiri laporan kinerja Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 8 Desember 2025, yang sekaligus menjadi sorotan atas tanggung jawab pemimpin lokal dalam menghadapi musibah.

Dengan banjir yang telah menewaskan puluhan orang dan merendam ribuan rumah, absennya bupati dianggap memperburuk situasi, di mana koordinasi cepat sangat dibutuhkan untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan. Kritik ini bukan hanya sekadar teguran, tapi juga pengingat bagi seluruh kepala daerah agar prioritaskan rakyat di atas agenda pribadi, terutama di musim hujan yang rawan bencana seperti sekarang.

Kejadian Ini Mencuat Setelah Presiden Prabowo Subianto Meminta Kemendagri untuk Memproses Bupati Mirwan

Kejadian ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta Kemendagri untuk memproses Bupati Mirwan, menyusul laporan bahwa ia sedang menunaikan ibadah umrah di tengah darurat banjir. Bima Arya menekankan bahwa sebagai koordinator Forkopimda, bupati memiliki otoritas utama untuk memimpin operasi darurat bersama kapolres dan dandim, termasuk memobilisasi sumber daya lokal seperti relawan dan peralatan evakuasi. Tanpa kehadiran pemimpin utama, proses pengambilan keputusan bisa terhambat, yang pada akhirnya memperpanjang penderitaan masyarakat.

Selain itu, ini menjadi contoh buruk di tengah upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan bencana nasional, di mana arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi cuaca ekstrem telah disebarkan sejak lama. Bima Arya juga menyiratkan bahwa partai politik sebagai pembina kader harus lebih ketat dalam mengawasi anggotanya, agar kejadian serupa tidak terulang dan merusak citra pemerintahan.

Proses Pemeriksaan oleh Kemendagri

Inspektorat Jenderal Kemendagri saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Mirwan MS, dengan fokus pada keberangkatannya umrah di tengah banjir. Bima Arya menyatakan bahwa proses ini diharapkan berjalan cepat, mengingat informasi awal menunjukkan bupati sudah dalam tahap pemeriksaan sejak Senin pagi. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi apakah perjalanan tersebut benar-benar untuk ibadah umrah, siapa saja yang ikut serta, dan dari mana sumber pembiayaannya—apakah dari APBD, sponsor, atau dana pribadi.

Hal ini krusial untuk mendeteksi potensi pelanggaran etik atau hukum, seperti penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan bencana. Tidak hanya bupati yang diperiksa, tapi juga aparatur pemerintahan daerah terkait, termasuk sekretaris daerah dan kepala dinas yang mungkin terlibat dalam persetujuan perjalanan. Bima Arya menekankan bahwa pemeriksaan ini memerlukan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan bukti lengkap, seperti dokumen perjalanan, laporan keuangan, dan saksi mata.

Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi bisa berkisar dari teguran hingga pencopotan jabatan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi korupsi. Dalam upaya transparansi, Kemendagri berencana merilis hasil pemeriksaan secara terbuka, agar menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya.

Dampak Banjir dan Tanggung Jawab Pemimpin

Banjir di Aceh Selatan telah menyebabkan kerugian besar, dengan puluhan korban jiwa, ribuan rumah terendam, dan infrastruktur seperti jembatan serta jalan rusak parah. Warga di kecamatan seperti Trumon dan Kluet mengalami kesulitan akses bantuan, di mana air bah membawa lumpur dan puing yang menyulitkan evakuasi. Absennya bupati dianggap memperburuk situasi, karena koordinasi darurat menjadi kurang optimal, meskipun wakil bupati dan Forkopimda berusaha mengisi kekosongan.

Ini menyoroti betapa pentingnya kehadiran pemimpin untuk memotivasi tim dan memastikan bantuan tepat sasaran. Respons dari pemerintah pusat telah datang melalui kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana, di mana ia memerintahkan percepatan rekonstruksi dan distribusi logistik. Namun, kasus Bupati Mirwan menjadi titik lemah, di mana masyarakat merasa dikhianati oleh pemimpin yang seharusnya melindungi mereka.

Kontroversi Umrah Bupati Mirwan

Kontroversi umrah Bupati Mirwan telah menjadi topik hangat di media sosial, dengan tagar seperti #BupatiUmrahBanjir menjadi trending dan memicu kemarahan netizen. Banyak yang menilai tindakan ini sebagai bentuk ketidakpedulian, terutama ketika korban banjir kesulitan mendapatkan makanan dan obat-obatan. Namun, ada juga yang membela dengan alasan ibadah adalah hak pribadi, meskipun timing-nya dipertanyakan.

Bima Arya, dalam pernyataannya, tetap netral tapi tegas, menekankan bahwa prioritas utama adalah penanganan bencana, bukan agenda individu. Ia menegaskan bahwa partai politik harus aktif dalam pengawasan, agar kadernya tidak menodai nama baik institusi. Dengan demikian, tanggung jawab pemimpin tidak hanya administratif, tapi juga moral terhadap masyarakat yang dipimpinnya.