Warga Kota Baru Jambi Tanyakan Manfaat Pertamina

Keluhan Warga Kota Baru terhadap Kehadiran Pertamina

Warga Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kehadiran PT Pertamina di wilayah mereka. Mereka mempertanyakan manfaat yang diberikan oleh perusahaan tersebut, khususnya dalam hal program tanggung jawab sosial (CSR). Keluhan ini muncul karena dinilai CSR belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar area operasional Pertamina.

Perwakilan Forum Tolak Zona Merah, Minar, menjelaskan bahwa selama ini warga tidak merasakan kontribusi nyata dari Pertamina. Bahkan, perbaikan infrastruktur jalan yang dilalui kendaraan operasional perusahaan hanya dilakukan setelah warga melakukan aksi demonstrasi.

“CSR Pertamina tidak menyentuh masyarakat di sekitar kawasan perusahaan. Jalan baru diperbaiki setelah kami turun aksi,” ujar Minar saat bertemu dengan Ketua DPRD Kota Jambi. Ia menilai bahwa kontribusi langsung dari perusahaan sangat minim.

Menurut Minar, sebagian besar warga yang bekerja di Pertamina berstatus sebagai tenaga outsourcing. Sementara itu, pembangunan kawasan sekitar dilakukan pemerintah melalui pajak yang dibayarkan oleh warga.

“Yang membangun kawasan kami ini pemerintah lewat pajak masyarakat, bukan Pertamina. Kontribusi langsung dari perusahaan hampir tidak ada,” tambahnya.

Minar juga mengkritik klaim sepihak dari Pertamina terhadap lahan milik warga yang disebut masuk zona merah. Ia menilai klaim tersebut merugikan masyarakat setempat.

“Sudah tidak ada kontribusi, malah tanah kami diklaim. Kalau begini, warga tentu merasa dirugikan,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan oleh warga lain. Mereka mempertanyakan legalitas klaim Pertamina atas lahan yang telah memiliki sertifikat hak milik (SHM), bahkan sebagian di antaranya telah diagunkan ke perbankan.

“Kami punya SHM yang sah. Ada yang sertifikatnya diagunkan ke bank. Tapi tiba-tiba lahan diklaim hanya berdasarkan peta yang kami tidak tahu asal-usulnya,” ujar seorang warga dengan nada emosional.

Sebelum mendatangi DPRD Kota Jambi, warga terdampak terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor Pertamina EP Jambi. Mereka menuntut pimpinan perusahaan untuk menemui massa aksi, namun hanya direspons oleh staf humas.

Situasi sempat memanas karena kekecewaan warga, hingga muncul upaya spontan untuk melakukan tindakan anarkis. Beruntung, emosi massa berhasil diredam tokoh masyarakat setempat sehingga kericuhan dapat dicegah.

Warga berharap pemerintah daerah dan pihak Pertamina segera mencari solusi atas persoalan yang terjadi, termasuk kejelasan status lahan serta realisasi kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

Persoalan yang Mengemuka

Beberapa isu utama yang muncul dari keluhan warga adalah:

Ketidakpuasan terhadap CSR: Warga merasa bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.
Perbaikan infrastruktur: Jalan yang dilalui kendaraan operasional Pertamina hanya diperbaiki setelah warga melakukan aksi demonstrasi.
Klaim lahan yang tidak jelas: Warga mengeluhkan klaim sepihak dari Pertamina terhadap lahan yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan bahkan beberapa di antaranya telah diagunkan ke perbankan.
Pembangunan kawasan: Masyarakat menilai bahwa pembangunan kawasan dilakukan oleh pemerintah melalui pajak warga, bukan oleh Pertamina sendiri.