Warga Pati Datangi KPK, Minta Sudewo Jadi Tersangka Jika Terbukti Korupsi

Aksi Damai Warga Pati di KPK

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar doa bersama dan aksi damai di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 8 Desember 2025. Mereka datang jauh-jauh dari Pati untuk menanyakan perkembangan proses hukum Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api wilayah Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018–2022.

“Kami menanyakan kasus Bupati kami, Pak Sudewo, yang terindikasi terlibat dalam korupsi DJKA tahun 2021-2022 waktu menjabat di DPR RI sebagai anggota Komisi V,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Suharno di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 8 Desember 2025.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga Pati membawa spanduk bertuliskan “Apakah Kasus Sudewo Mati di KPK?” dan “Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas, Di mana Nyalimu KPK?”. AMPB menilai proses hukum terhadap Sudewo berjalan lambat dan tidak memberikan kejelasan kepada publik.

“Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut dan menjadi pergunjingan di masyarakat Pati, agar kasus tersebut segera ditetapkan statusnya. Itu tema kami datang hari ini,” kata Suharno.

Lebih lanjut, Suharno menegaskan, warga Pati yang tergabung di dalam AMPB tidak memihak siapa pun, tetapi ingin KPK memberikan kepastian hukum.

“Kalau memang yang bersangkutan itu bersalah berdasarkan barang-barang bukti, harapan kami masyarakat Pati, Pak Bupati Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Suharno.

“Sebaliknya, kalau memang tidak terbukti, segera diklarifikasi. Supaya apa? Kami masyarakat Pati itu merasa tenang, damai ketika mari bersama-sama melanjutkan pembangunan di Pati,” ucapnya melanjutkan.

Perwakilan KPK Temui Massa Aksi

Suharno mengungkapkan sempat bertemu dengan perwakilan KPK. Namun para petinggi lembaga antirasuah sedang tidak berada di Jakarta karena sedang menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta.

“Jadi kami rencana menunggu sampai nanti kita mendapatkan kepastian. Artinya, mulai hari ini kami ada beberapa tim kecil yang tetap menunggu dengan aksi kecil-kecilan di sini, di gedung KPK,” ujar Suharno.

Ketika ditanya apakah massa akan menginap di Jakarta untuk melanjutkan aksi, Suharno menegaskan hal tersebut belum diputuskan.

“Masalah teknis itu nanti, kita belum berpikir. Yang penting ini kita sudah menjadi tekad agar itu tadi, permasalahan cepat selesai,” ucapnya.

Sudewo Dua Kali Diperiksa KPK

Saat kasus ini terjadi, Sudewo menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Ia sudah dua kali diperiksa penyidik KPK pada Rabu, 27 Agustus 2025 dan Senin, 22 September 2025. Pada pemeriksaan terakhir, Sudewo dicecar soal dugaan pengaturan lelang dan fee proyek jalur kereta api.

Pada pemeriksaan pertama, KPK mendalami pengetahuan Sudewo mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah yaitu di wilayah Solo Balapan. Selain itu, Sudewo juga dicecar soal dugaan adanya aliran dana hasil korupsi proyek tersebut.

Sudewo Bakal Diperiksa Lagi?

Sebelumnya, KPK tidak menutup kemungkinan memeriksa lagi Sudewo (SDW). Namun sebelum melayangkan pemanggilan untuk ketiga kalinya, penyidik masih menganalisis keterangan dari Sudewo.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, informasi dari Sudewo menjadi bahan penting bagi penyidik untuk mengungkap alur kasus ini secara terang.

“Setiap informasi dan keterangan dari saksi saudara SDW ini tentu sangat membantu penyidik untuk kemudian melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap supaya perkara ini menjadi lebih terang,” kata Budi kepada wartawan, Rabu, 24 September 2025.

Budi menyebut, posisi Sudewo krusial lantaran pernah duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Perhubungan.

“Itu didalami, kaitannya seperti apa? Apakah pengetahuan-pengetahuan saksi terkait dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasanya? Apakah saksi juga mengetahui adanya dugaan pengondisian dari pengadaan barang dan jasa tersebut?” ucap Budi.

“Termasuk juga pengetahuan saksi terkait dugaan adanya fee proyek. Nah itu semuanya didalami dalam pemeriksaan,” katanya melanjutkan.