Warga Tamiang Soraki Minta Bahlil Jelaskan Tanggung Jawab Saat Kunker Prabowo

Kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang: Warga Kecam Menteri ESDM dan Minta Status Bencana Nasional

Selama kunjungan kerja (kunker) Presiden RI, Prabowo Subianto ke wilayah Aceh Tamiang yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan longsor, warga sempat menyoraki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahaladia. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (12/12/2025), saat masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi listrik yang belum kembali normal meski sebelumnya dijanjikan akan hidup 97 persen.

Warga Aceh Tamiang yang aliran listrik di daerahnya sejak banjir hingga pascabanjir masih belum normal seperti di kabupaten/kota lain di Aceh, terlihat sangat geram. Mereka berteriak keras kepada Menteri Bahlil, meminta tanggung jawab atas kondisi tersebut.

"Balil tanggung jawab, tanggung jawab dengan Aceh Tamiang, mana lampu hidup, tanggung jawab kamu Bahlil", teriak sejumlah warga. Bahkan, beberapa dari mereka mengeluarkan sumpah serapah terhadap Menteri ESDM tersebut. Meskipun disoraki, Menteri Bahlil Lahaladia tetap fokus mendampingi Presiden Prabowo tanpa menjawab sepatah kata pun.

Presiden Mengunjungi Posko Pengungsian

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai daerah terparah terkena dampak bencana banjir dan longsor, Jumat (12/12/2025) pagi. Ia datang menggunakan helikopter dari Medan, Sumut. Setelah beberapa jam melihat situasi Kota Kualasimpang dan sekitarnya yang porak-poranda, RI-1 ini kembali terbang menuju Aceh Tengah.

Saat melalui jalan lintas nasional dengan Mobil Maung RI 1 warna putih menuju salah satu titik pengungsian, sebagian masyarakat berulang-ulang meneriakkan, "Pak Presiden tetapkan status banjir Aceh dan Sumatera ini sebagai Bencana Nasional".

Ribuan masyarakat tumpah ruah menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Kabupaten berjuluk Bumi Muda Sedia itu, sekitar 09.30 WIB. Usai beberapa menit berada di posko korban banjir, Prabowo dengan didampingi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, kembali melanjutkan agenda kegiatannya melihat-lihat kondisi kota ini yang hancur dihantam banjir.

"Pak minta tolong boleh pak, tetapkan bencana banjir ini bencana nasional. Izin pak, kami mohon sepuluh jari pak. Mohon Pak Presiden, tetapkan sebagai bencana nasional pak," teriak Edi Syahputra, salah seorang warga Aceh Tamiang.

Edi Syahputra adalah aktivis dan juga kini Ketua MPP Pemuda Pancasila Aceh Tamiang. Ia selama ini gencar menyuarakan kepada Pemerintah Pusat agar banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera sebagai Bencana Nasional ini.

Permintaan untuk Penetapan Bencana Nasional

Selain itu, masyarakat juga membentangkan sejumlah poster dari karton yang bertuliskan salah satunya "Kami Butuh Penetapan Bencana Nasional. Namun, suara teriakan warga itu tidak mendapatkan respon dari Presiden Prabowo. Presiden hanya menatap dengan dingin dari atas Mobil Maung RI 1 yang sedang melaju pelan-pelan membelah kerumunan warga di jalan itu.

Di tempat terpisah, Edi Syahputra kepada sejumlah wartawan mengatakan, banjir yang terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, sangat dahsyat dan di luar kendali siapapun. Sehingga dirinya menilai sudah sepantasnya bencana banjir di Aceh Tamiang tersebut dinaikkan statusnya menjadi Bencana Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Dengan harapan ketika status bencana ini dinaikkan menjadi Bencana Nasional dapat membuka ruang untuk siapapun yang mau membantu dan membangun kembali Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh umumnya serta Sumatera.

Edi sangat berharap walaupun tadi teriakan mereka tidak mendapat respon langsung Pak Presiden Prabowo, akan tetapi nantinya suara rakyat ini didengar dan mendapat tanggapan serius Presiden.

"Kami mendesak status banjir Sumatera dan Aceh menjadi Bencana Nasional, ini dikarenakan melihat khususnya Aceh Tamiang sudah porak-poranda, kami mendesak pemerintah jangan berlama-lama menetapkan status Bencana Nasional ini," sebutnya.

"Kita ingin penanganan yang maksimal dari pemerintah, kita melihat masih banyak daerah masih terisolir, ekonomi masyarakat lumpuh, bangunan banyak porak-poranda, masyarakat membutuhkan waktu cukup lama, tidak mungkin ditangani secara daerah," pungkasnya.