Warga Terdampak Bencana Sumatera Dapat Stimulus Ekonomi, Ini Rincinya

Kebijakan Ekonomi Khusus untuk Wilayah Bencana Sumatera

Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi khusus yang ditujukan kepada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah bencana Sumatera. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup beberapa poin penting. Salah satunya adalah restrukturisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta opsi pelunasan kewajiban atau baki debet bagi debitur yang berada dalam situasi kahar. Dengan demikian, para debitur dapat lebih mudah menghadapi kesulitan finansial akibat bencana.

Selain itu, pemerintah sedang menyelesaikan aturan khusus untuk pekerja yang terkena dampak bencana. Aturan ini meliputi penghapusan tagihan, penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang usahanya mengalami kerusakan atau gangguan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih kepada pekerja dan pengusaha yang terkena dampak bencana.

Airlangga juga menyebutkan kemudahan dalam pembayaran atau pelayanan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada para pekerja dan keluarga mereka.

Pengaturan Bunga Kredit Selama Masa Pemulihan

Pemerintah juga telah menyiapkan skema bunga 0 persen selama masa pemulihan. Skema ini akan berlaku untuk kredit yang diberikan selama masa bencana. Selain itu, pemerintah juga menetapkan bunga baru yang lebih ringan, yaitu 3 persen, untuk tahap penyaluran kembali. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi di wilayah bencana.

Penghapusan Denda Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Mengenai penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini sedang dalam proses finalisasi. Pihaknya menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pihak yang terkena dampak bencana akan mendapatkan penghapusan denda iuran, baik bagi perusahaan maupun individu.

Di wilayah bencana, itu nanti akan ditentukan kemudian, jelas Airlangga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terkait penerapan kebijakan ini agar lebih tepat sasaran.

Rencana Peluncuran Kebijakan

Kebijakan ekonomi khusus ini rencananya akan dirilis pekan depan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam kebijakan ini, pemerintah juga memberikan kelonggaran agar para debitur tidak dibebani cicilan sepanjang tahun terjadinya bencana. Dengan begitu, para pelaku usaha dan masyarakat dapat fokus pada pemulihan ekonomi tanpa tekanan finansial berlebihan.