Peringatan Terkait Fenomena Supermoon dan Potensi Banjir Rob di Jakarta
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi banjir rob yang mungkin terjadi akibat fenomena Supermoon. Ia menilai bahwa fenomena ini tidak lagi sekadar kejadian langka, melainkan semakin sering terjadi dalam setahun.
“Fenomena Supermoon ini bukan sekadar fenomena biasa. Dulu mungkin setahun sekali, sekarang bisa berkali-kali,” ujar Yuke pada Jumat (2/1/2026). Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang dapat berdampak pada wilayah pesisir Jakarta.
Selain banjir rob, Yuke juga menyoroti adanya ancaman cuaca ekstrem seperti angin puting beliung yang bisa membahayakan keselamatan warga. Ia menekankan pentingnya pemantauan kondisi lingkungan dan tindakan pencegahan yang serius, terutama terhadap rumah-rumah warga di kawasan rawan.
“Kondisi bangunan yang rawan angin puting beliung dan pohon-pohon harus dicek dan diantisipasi,” katanya. Yuke menegaskan bahwa mitigasi risiko bencana adalah tanggung jawab utama Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas mitra kerja dalam penanganan potensi banjir rob di seluruh kawasan pesisir Ibu Kota.
“Langkah antisipatif dan koordinasi yang solid sangat penting agar dampak bencana bisa diminimalisir dan keselamatan warga tetap terjaga,” tambahnya.
Pentingnya Persiapan dan Sosialisasi bagi Warga Terdampak
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menekankan bahwa antisipasi penanganan dan perlindungan menyeluruh terhadap warga terdampak banjir rob di pesisir Jakarta Utara sangat penting. Pemprov DKI Jakarta harus memastikan proses evakuasi berlangsung cepat dan aman, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
“Perlu menyediakan lokasi pengungsian layak dengan fasilitas memadai. Begitu pula sanitasi yang baik. Pasokan air bersih, layanan kesehatan, serta bantuan sosial darurat seperti selimut, makanan bergizi, dan kebutuhan dasar lain,” kata Ali.
Pemprov DKI Jakarta juga perlu menyosialisasikan rencana jangka panjang terkait penanggulangan banjir rob kepada masyarakat pesisir. Rencana ini harus disampaikan secara jelas agar warga memahami arah kebijakan pemerintah.
“Sosialisasi ini diperlukan agar warga memahami arah kebijakan, termasuk kemungkinan rencana relokasi jika dibutuhkan,” ujar Ali.
Komisi D dalam hal ini terus mengawal segala kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir rob. “Merupakan isu keamanan dan keselamatan publik. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja cepat dan tepat,” pungkas dia.
Langkah-Langkah Mitigasi Bencana yang Harus Dilakukan
Untuk menghadapi potensi bencana, beberapa langkah penting harus dilakukan:
- Pemantauan Lingkungan: Memastikan kondisi lingkungan di kawasan pesisir terus dipantau secara berkala.
- Pengawasan Bangunan: Mengecek struktur bangunan yang rawan terhadap angin puting beliung dan pohon-pohon yang berpotensi roboh.
- Koordinasi Lintas Sektor: Membentuk kerja sama antara berbagai instansi dan lembaga terkait untuk mempercepat respons bencana.
- Sosialisasi Kebijakan: Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang rencana penanggulangan banjir rob dan kemungkinan relokasi.
- Pengadaan Fasilitas Darurat: Memastikan tersedianya tempat pengungsian, pasokan air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar