Jakarta
Awan gelap mulai mengancam prospek biaya utang pemerintah Indonesia. Di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan meningkatnya utang negara-negara maju, para ekonom menilai risiko peningkatan beban utang Indonesia harus menjadi perhatian serius. Tekanan eksternal ini tidak bisa diabaikan, terutama karena Bank Indonesia (BI) mencatat total utang pemerintahan global telah melebihi angka US$ 110,9 triliun, setara dengan 94,6% dari PDB dunia. Menariknya, sekitar dua pertiga atau sekitar US$ 74,8 triliun berasal dari negara-negara maju.
Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan imbal hasil obligasi tenor panjang di AS, Inggris, Uni Eropa hingga Jepang. Efek rambatannya jelas terasa pada biaya bunga utang negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, sentimen ini datang pada saat kewajiban pembayaran utang tengah menumpuk. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah periode Prabowo 2025–2029 harus menghadapi utang jatuh tempo sekitar Rp 4.000 triliun.
Pada tahun 2025 saja, utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, sementara beban bunga utang berada di level Rp 552,85 triliun. Dalam APBN 2026, tekanan belum akan mereda. Pemerintah perlu menarik pembiayaan utang baru senilai Rp 781,87 triliun, ditambah lagi pembayaran bunga utang sekitar Rp 599,4 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya juga sudah mengingatkan bahwa risiko fiskal global diperkirakan tetap tinggi hingga dua tahun ke depan. "Prospek ekonomi global masih belum meredup pada 2026–2027, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar. Berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang," ujarnya.
Meski begitu, Perry memastikan fundamental Indonesia masih kuat. “Kuncinya hanya satu sinergi (pemerintah dan BI),” tegasnya.
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, melihat risiko lain yang patut diwaspadai, yaitu kemungkinan suku bunga global kembali naik jika ekonomi dunia pulih lebih cepat. Ia menyebut skenario di mana The Fed kembali mengetatkan kebijakan. Menurut Myrdal, pemulihan agresif ekonomi global—termasuk meredanya tensi dagang, pulihnya China, dan naiknya harga energi—bisa memicu inflasi baru. Akibatnya, The Fed mungkin perlu menaikkan Fed Funds Rate (FFR).
“Kalau asumsinya batas atas Fed Fund Rate sebelumnya 4% lalu naik ke 4,5%, berarti ada potensi kenaikan sekitar 50 bps. Kondisi ini memang harus diwaspadai,” ujarnya kepada aiotrade, Selasa (2/12/2025). Kenaikan 50 bps saja menurut Myrdal dapat langsung berdampak menekan APBN. Dengan beban bunga utang yang harus dibayarkan sebesar Rp 599,4 triliun pada 2026, tambahan bunga 50 bps bisa mengerek biaya sekitar Rp 30 triliun.
“Kalau bunganya naik 50 bps, bunga utangnya bisa naik sekitar Rp 30 triliunan,” ungkap Myrdal.
Penerbitan SBN tahun depan juga berpotensi menambah beban. Tahun 2026 pemerintah berencana meningkatkan pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dengan total sebesar Rp 781,87 triliun sesuai RAPBN. Dengan asumsi tingkat kupon rata-rata 5%, Myrdal memperkirakan pemerintah perlu menyiapkan pembayaran bunga utang sekitar Rp 39 triliun untuk penerbitan SBN tersebut.
Meski tekanan meningkat, Myrdal menilai kenaikan bunga utang tidak otomatis membuat pemerintah harus merevisi APBN. Jika kenaikan suku bunga terjadi karena ekonomi tumbuh lebih cepat yang mendorong penerimaan pajak dan bea cukai, maka belanja negara biasanya menyesuaikan secara. “Selama defisit fiskalnya tetap di bawah 3% sesuai undang-undang, saya rasa tidak perlu ada revisi. Revisi hanya diperlukan jika asumsi berubah dan defisit melewati 3%,” kata Myrdal.
Tantangan terbesar, menurutnya, adalah menjaga ruang fiskal tetap aman di tengah dinamika suku bunga global yang serba cepat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi pembiayaan yang lebih hati-hati sembari memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi jika terjadi rebound global.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar