Zohran Mamdani hapus aturan boikot Israel sejak hari pertama!

Perubahan Kebijakan Pemerintah Kota New York

Pada hari pertamanya menjabat sebagai Wali Kota New York, Zohran Mamdani mengambil langkah signifikan dengan menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan sejumlah kebijakan dari pendahulunya, Eric Adams. Salah satu kebijakan yang dibatalkan adalah aturan yang selama ini dianggap sebagai dukungan terhadap Israel. Tindakan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh isu kebijakan luar negeri dan kebebasan berekspresi di tingkat pemerintahan kota.

Dalam dokumen yang ditandatangani pada Kamis 1 Januari, Mamdani menetapkan bahwa seluruh perintah eksekutif yang dikeluarkan pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, kebijakan yang lebih lama tetap dipertahankan kecuali dicabut atau diubah secara khusus melalui perintah terpisah.

Dampak Langsung pada Kebijakan Lalu

Keputusan tersebut berdampak langsung pada beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan Eric Adams menjelang akhir masa jabatannya. Salah satunya adalah perintah yang melarang lembaga pemerintah kota terlibat dalam boikot atau divestasi terhadap Israel. Aturan ini sebelumnya menuai kritik dari kelompok hak sipil dan aktivis kebebasan berekspresi.

Selain itu, Mamdani juga membatalkan perintah eksekutif yang diterbitkan pada Juni lalu terkait penerapan definisi luas antisemitisme. Definisi tersebut mencakup sejumlah bentuk kritik terhadap kebijakan Israel yang diklasifikasikan sebagai antisemitisme, sebuah pendekatan yang memicu perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil.

Keputusan yang Tetap Dipertahankan

Meski mencabut sejumlah kebijakan tersebut, Mamdani tetap mempertahankan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut akan terus beroperasi, dan pencabutan kebijakan ini tidak memengaruhi perintah eksekutif darurat yang saat ini masih berlaku di kota tersebut.

Pandangan dari Organisasi Hak Sipil

Menurut laporan The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dibatalkan terlihat sebagai langkah-langkah menit terakhir yang bertujuan membatasi pandangan politik yang tidak sejalan dengan posisi wali kota sebelumnya. Menurutnya, perubahan arah kebijakan oleh pemerintahan baru merupakan hal yang dapat dipahami.

Lieberman juga menekankan bahwa kebebasan berbicara tidak seharusnya dibatasi oleh sudut pandang politik tertentu. Ia menilai prinsip tersebut berlaku bagi pandangan terkait Israel dan Gaza, aktivitas politik yang berkaitan dengan konflik tersebut, maupun isu-isu politik lain yang menjadi bagian dari ruang demokrasi di New York.

Proses Diskusi yang Berkelanjutan

Langkah Mamdani ini diperkirakan akan terus memicu perdebatan, baik di tingkat lokal maupun nasional, terutama terkait batasan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi isu geopolitik yang sensitif serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Kebijakan yang Dianggap Sensitif

Beberapa kebijakan yang dibatalkan oleh Mamdani dianggap sangat sensitif karena terkait dengan isu-isu yang sering memicu perdebatan antara berbagai kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan kota bisa memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut.

Komentar dari Aktivis dan Akademisi

Aktivis dan akademisi menilai bahwa kebijakan yang dibatalkan oleh Mamdani mencerminkan pergeseran arah kebijakan pemerintahan kota. Mereka berharap bahwa kebijakan baru ini akan memberikan ruang yang lebih besar untuk kebebasan berekspresi dan partisipasi politik masyarakat.

Kedepan

Perubahan kebijakan ini akan menjadi bahan diskusi yang berkelanjutan, terutama dalam konteks bagaimana pemerintahan kota dapat menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan hak-hak dasar warga negara. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan tercipta suasana yang lebih inklusif dan demokratis di New York.