Zulhas Bocorkan Wilayah Hutan yang Bisa Dikelola, Tesso Nilo Jadi Penyesalan Terbesarnya

Pernyataan Zulkifli Hasan Terkait Isu Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Zulkifli Hasan, yang kerap dipanggil dengan sebutan Zulhas, akhirnya angkat bicara mengenai isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ia disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap izin dan kebijakan pembukaan lahan di Sumatera saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujar Zulhas dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, 2 Desember 2025.

Ia melanjutkan, “Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya.”

Pembukaan Lahan untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional

Sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ia menceritakan pengalamannya saat menjabat Menteri Kehutanan dulu.

“Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ‘Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus, kalau diurus manusia itu tambah rusak, kasih macan aja,’” ucap Zulhas menirukan nasihat temannya.

Ia menyadari bahwa nasihat tersebut memiliki sisi benar, tetapi ia juga menyadari bahwa manusia membutuhkan lahan untuk hidup. “Kita (Indonesia) itu luas, tapi daratannya nggak luas, yang luas lautan,” lanjutnya.

Zulhas juga menyebut jumlah impor pangan ke Indonesia yang mencapai jutaan ton untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta jiwa. Ia juga menyinggung regulasi yang diterapkan Amerika terkait komoditas pangan untuk Indonesia.

“Sebetulnya pilihan, karena kalau Barat itu propagandanya merusak, kalau bisa kita nggak usah menanam sawit, nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” paparnya.

Ia menambahkan, “Ini Uni Eropa barusan mengeluarkan EU (European Union) Deforestasi, jadi kalau saya mengirim kopi, masih harus diperiksa dulu nanamnya di mana, kan permainan ini. Kalau jual karet, karetnya nanam di mana, kan kurang asem sama kita.”

Hutan yang Bisa Dikelola

Zulhas menyampaikan bahwa tidak semua hutan harus dilindungi. Ada bagian hutan yang bisa dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah Papua, yang tata ruangnya perlu dikelola agar fasilitas daerah semakin maju.

“Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya, itu terus kebenciannya,” tuturnya.

Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya. “Kita ingin mereka maju, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus ya tentu harus mengubah kawasan, harus ditata ruangnya,” lanjutnya.

Pemanfaatan hutan, menurut Zulhas, bisa dilakukan pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang bisa digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak. “Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan),” tambahnya.

Polemik Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo yang kini tengah menjadi perbincangan, menurut Zulhas adalah bagian hutan yang tidak boleh dirambah. Ia menyebut bahwa luas area tersebut mencapai 4 juta hektare, dan kemungkinan bisa mencapai 5-6 juta hektare.

“Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” ujarnya.

Mengenai kasus Tesso Nilo, Zulhas mengaku menyesal karena tak bisa lebih cepat mengambil alih kembali ke negara. “Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa penegakan hukum memerlukan partisipasi dari aparat, kementerian, dan pemerintah desa. “Artinya, ada yang nggak mau, atau masyarakatnya terlalu kuat,” imbuhnya.

Pengakuan Zulhas dalam Video Wawancara dengan Harrison Ford

Dalam video wawancara bersama Harrison Ford tahun 2013, Zulhas menyebut saat itu Indonesia masih surplus demokrasi karena baru saja mengalami reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa ia sadar akan pentingnya kebijakan dan regulasi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan rakyat.