jabar.nurulamin.pro, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, meskipun Program Universal Health Coverage
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih istilah partai penyeimbang, bukan partai oposisi, untuk menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aryo Seno Bagaskoro, politikus muda PDIP, menjelaskan
Ringkasan Berita: Pengamat Kepolisian Poengky Indarti soroti polemik kelulusan Bripka Stevanus Tentua alias Stevi dalam Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 55–56 Tahun Anggaran 2026. Mantan anggota Komisi
Membaca Dua Kebahagiaan IndonesiaOleh Hartono Sri Danan DjoyoInisiator KeppNas (Komisi Etik dan Perlindungan Pendidik Nasional) PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Natal Nasional, 5 Januari lalu menyentak
Di ruang siber, Indonesia—sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—dibentuk untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan
JAKARTA, nurulamin.pro - Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ikhsan Tualeka, melayangkan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur, Pandji Pragiwaksono. Somasi
Laporan Jurnalis nurulamin.pro, Ahmad Haris nurulamin.pro, SERANG - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi Banten ditargetkan melakukan sertifikasi halal sebanyak 1.000 sertifikat pada
nurulamin.pro - Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Kelas 11 Halaman 119, Kegiatan 2. Soal itu terdapat pada Buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA/SMK Kelas XI yang ditulis oleh Heny
nurulamin - Dedi Mulyadi beri tanggapan usai sering dijodohkan dengan pejabat wanita. Gubernur Jabar mengaku bingung bedakan cinta. Sudah dua tahun menduda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap dijodoh-jodohkan
nurulamin - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mempertegas komitmen moral dan politik partai dengan mengeluarkan larangan keras bagi seluruh kader untuk menyalahgunakan kekuasaan maupun melakukan tindak pidana