Pengakuan Internasional untuk Reog Ponorogo Reog Ponorogo, salah satu kesenian tradisional Indonesia, telah secara resmi diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

aiotrade, SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan harapan yang tinggi terhadap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia berharap, badan ini dapat memberikan

aiotrade, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan peran penting pengusaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat meningkatnya

Pasangan Suami Istri Lulusan Terbaik di Wisuda ke-46 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Raut bahagia terpancar jelas dari wajah Slamet Iskandar dan Endah Martati. Senyum keduanya merekah, serasi dengan selendang merah

Polban Terus Tingkatkan Kompetensi Dosen dan Tenaga Pendidik Melalui Sertifikasi Kompetensi Politeknik Negeri Bandung (Polban) terus berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga pendidik perguruan

Pemerintah Kota Pekanbaru Bergerak Cepat Tangani Bencana di Sumatera Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan respons yang cepat terhadap bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Wali Kota Pekanbaru,

aiotrade, JAKARTA — Indonesia sempat menjadi perhatian aktivis internasional karena menghadirkan pelobi dari industri energi fosil dalam konferensi perubahan iklim COP30 di Belém, Brasil pada 10–21 November lalu.

Rapat Konsultasi TP-PKK Provinsi Jambi Berlangsung Lancar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE atau dikenal sebagai Hesti Haris memimpin rapat konsultasi TP-PKK Provinsi Jambi bersama TP-PKK

Prediksi Soal Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 Berikut ini adalah beberapa prediksi soal Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk siswa kelas 4 SD yang berbasis kurikulum merdeka.

Instruksi Gubernur Bali untuk Melindungi Lahan Pertanian Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang bertujuan untuk melarang alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain.