nurulamin.pro, JAKARTA – Gejala resentralisasi politik dan de-desentralisasi fiskal mencuat ke publik belakangan ini. Isu pilkada melalui DPRD hingga efisiensi dan pembatasan defisit APBD merepresentasikan gejala

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan, komisinya bakal meminta pemerintah untuk menjelaskan dasar pertimbangan wacana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Pelibatan TNI dalam terorisme semula beredar

nurulamin.pro - PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai berlambang banteng moncong putih itu

Ringkasan Berita: Damai menegaskan publik bebas menilai kunjungannya ke rumah Jokowi Pertemuan disebut murni agenda internal TPUA yang tertunda sejak 2025 Ada kekhawatiran upaya pihak luar memecah soliditas TPUA Eggi

nurulamin.pro.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi memamerkan tersangka korupsi dalam konferensi pers. Hal itu terlihat saat lembaga antirasuah menggelar konferensi pees penetapan tersangka, setelah

Ringkasan Berita: Anggota DPRA dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan dana bencana untuk bayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat negara. Khalid

Ringkasan Berita: Penyidik Kejati Kalteng menggeledah kantor KPU Kotim pagi ini Senin (12/1/2026) usut dugaan korupsi dana hibah pilkada 2023-2024. Dalam penggeledahan dikawal ketat oleh polisi militer, dengan puluhan

JAKARTA, nurulamin.pro - Kepemilikan tanah yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia tidak serta-merta berpindah nama kepada ahli waris. Tanah tersebut tetap tercatat atas nama pemilik sebelumnya hingga

JAKARTA, nurulamin.pro – Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud (MBS) di Istana Al-Yamamah, Riyadh, pada 2023 silam, turut menjadi materi

Ringkasan Berita: KPK menjelaskan secara rinci duduk perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Kasus ini telah menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf