Aksi Buruh Membantah Penetapan UMSK 2026 di Jawa Barat Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memicu gelombang protes dari kalangan buruh. Aksi unjuk rasa

Profil Dua Kapolda Alumni Akpol 1995 yang Berkarier Moncer Dalam dunia kepolisian Indonesia, sosok-sosok perwira tinggi sering menjadi sorotan karena kontribusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah

Penetapan UMP 2026 di Jawa Barat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Kenaikan tersebut mencapai 5,77 persen dari UMP tahun sebelumnya.

Penetapan UMK dan UMSP Tahun 2026 di Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Barat Tahun 2026. Kebijakan

Malam Apresiasi KORPRI di Kabupaten Subang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menggelar Malam Apresiasi KORPRI untuk menutup tahun 2025 dengan semangat pengabdian. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati

nurulamin.pro , JAKARTA — Tahun 2025 menjadi titik awal bergulirnya sejumlah kebijakan di sektor ketenagakerjaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai dilantik pada Oktober 2024 lalu. Di bawah nakhoda

Gubernur Sulawesi Tengah Hadiri Aksi Demonstrasi Masyarakat Desa Loli Oge Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, hadir langsung dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge di Kantor

Pemerintah Aceh Turunkan 3.000 ASN sebagai Relawan Bencana Pemerintah Aceh menurunkan sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai relawan ke wilayah terdampak banjir. Langkah ini patut diapresiasi, karena di

Perubahan Jadwal Persidangan DPRD Kabupaten Flores Timur Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Flores Timur kembali menetapkan beberapa agenda persidangan yang telah diatur sebelumnya. Dalam rapat Banmus 25, beberapa

Penetapan APBD DKI Jakarta Tahun 2026 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun