Peran Penting Dharma Wanita Persatuan dalam Membentuk Karakter Bangsa Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyoroti peran penting para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam mendukung suami mereka sebagai bagian

Program Aksi Go To School Diperluas untuk Membentuk Generasi Penerus yang Berwawasan Kebangsaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kembali melanjutkan program Aksi

JAKARTA, berita Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menyampaikan keraguan terhadap sertifikat keahlian dari tersangka yang menuduh ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, palsu. Tersangka tersebut adalah

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Gelar Advokasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar kegiatan advokasi wajib belajar satu tahun prasekolah dengan tema Sukseskan Wajib Belajar

Kerangka Kerja Baru Ukraina untuk Perdamaian dengan Rusia Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah menyampaikan kerangka kerja baru yang terdiri dari 20 poin kepada Amerika Serikat

Peneguhan Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa Pengawasan dana desa kini semakin diperketat setelah pelantikan pengurus baru DPP ABPEDNAS di Tangerang. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri

Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dan Kritik dari Advokat Syamsul Jahidin Advokat Syamsul Jahidin, yang pernah menggugat UU Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyampaikan pandangan terkait keinginan masyarakat

Penetapan UMK Belu Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mengumumkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Belu tahun 2026 pada akhir tahun 2025. Dengan peningkatan yang diperkirakan berkisar

Latihan Soal TWK CPNS 2026: 30 Contoh Soal Prediksi SKD dan Kunci Jawaban Persiapan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Salah satu tahapan penting yang harus

Peran dan Dampak Surat Edaran dalam Sistem Hukum Nasional Surat Edaran (SE) sering kali menjadi alat kebijakan yang digunakan oleh kepala daerah. Namun, hal ini tidak selalu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.