LAMPUNG INSIDER- Kebijakan penunjukan ASN dan PNS bertugas di SMA Swasta Siger Kota Bandar Lampung memunculkan pertanyaan besar soal legalitas dan administrasi negara. Hingga kini, izin kerja dan operasional sekolah

Ringkasan Berita: BPNT dan PKH Cair 2026: Pemerintah memastikan kedua bansos prioritas nasional ini tetap disalurkan sejak Januari untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. DTKS Jadi Penentu: Hanya warga

nurulamin.pro, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Armuji, secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dirinya menilai hal

Ringkasan Berita: Megawati Soekarnoputri, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani berbagi momen kebersamaan dengan awak media peliput Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu

nurulamin.pro, JAKARTA - Kasus pemutusan kontrak kerja PPPK tidak hanya terjadi kepada guru. Tenaga kesehatan (nakes) juga masuk radar.Ketua umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengungkapkan kekhawatirannya

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memastikan para pengkritik pemerintah seperti komika Pandji Pragiwaksomo tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang, menyusul lahirnya Kitab Undang-Undang

nurulamin.pro, BANDA ACEH - Empat dari lima calon Keuchik Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, menolak hasil Pemilihan Keuchik (Pilciksung) periode 2026–2032 yang digelar Minggu, (7/12/2025) lalu.

nurulamin.pro - Berikut referensi kunci jawaban soal Bahasa Indonesia kelas 8 SMP halaman 88 kurikulum merdeka, Kegiatan 3. Pada kegiatan kali ini, siswa diajak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada

POLITIKUS Partai Gerindra Andre Rosiade mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sekitar pukul 08.27 WIB. Ia menyampaikan kedatangannya untuk berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu

Oleh: Yanuar Nugroho, Dosen Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA -- Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah pegawai